Otonomi Daerah yang Kehilangan Napas Fiskal
OPINI

Otonomi Daerah yang Kehilangan Napas Fiskal

Otonomi daerah tidak diukur dari megahnya seremoni pelantikan kepala daerah atau banyaknya peraturan daerah yang disahkan. Ia diukur dari satu hal yang jauh lebih sederhana: apakah daerah masih punya cukup napas fiskal untuk melayani warganya. Ketika napas itu kian menipis, dan daerah dipaksa memilih antara menghentikan pembangunan atau membebani rakyatnya sendiri, kita perlu jujur bertanyaotonomi seperti apa yang sebenarnya sedang kita rawat?

•Bacaan 4 Menit
AM
Penulis Opini

Pertengahan 2025, nama Kabupaten Pati mendadak menggema di media sosial. Penyebabnya bukan prestasi pembangunan, melainkan rencana sang bupati menaikkan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan hingga 250 persen sekaligus. Alasannya terdengar masuk akal: tarif PBB di sana memang tak pernah naik selama belasan tahun, sementara kebutuhan membangun jalan, membenahi rumah sakit daerah, dan menopang sektor pertanian terus membengkak. Yang luput dari sorotan justru pertanyaan yang lebih mendasar—mengapa daerah seolah kehabisan akal untuk membiayai dirinya sendiri, sampai-sampai opsi termudah yang diambil adalah merogoh kantong warganya lebih dalam?

Hukumonline
Hukumonline

Jawabannya bermuara pada satu kata yang belakangan kerap berbisik di balik kebijakan fiskal nasional: resentralisasi.

Otonomi yang Dijamin Konstitusi

Otonomi daerah bukan pemberian yang bisa dicabut sesuka hati. Ia berakar pada Pasal 18 UUD 1945 yang menegaskan bahwa daerah berhak mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya menurut asas otonomi. Lebih jauh, Pasal 18A ayat (2) UUD 1945 memerintahkan agar hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras. Dengan kata lain, Konstitusi tidak hanya menjanjikan kewenangan, tetapi juga menjamin sumber daya untuk menjalankannya.

Di sinilah letak prinsip klasik dalam hukum administrasi negara: money follows function, uang mengikuti fungsi. Ketika sebuah urusan pemerintahan diserahkan kepada daerah—entah itu pendidikan dasar, kesehatan, atau infrastruktur jalan kabupaten—maka pendanaan untuk menjalankannya semestinya ikut menyertai. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menegaskan logika ini: penyerahan urusan kepada daerah adalah konsekuensi yang menuntut penyerahan sumber keuangan pula. Tanpa itu, otonomi hanya akan menjadi cangkang kosong—daerah memikul kewajiban melayani, tetapi tak punya bekal untuk melakukannya.

Gelombang Ketiga Resentralisasi

Gejala penarikan kewenangan ke pusat sebenarnya bukan barang baru. Sejarah otonomi kita berayun seperti pendulum. UU No. 22 Tahun 1999 di era Habibie membuka keran desentralisasi selebar-lebarnya—sering disebut big bang decentralization—hingga melahirkan fenomena “raja-raja kecil” di daerah. Pendulum lalu berbalik melalui UU No. 32 Tahun 2004, dan diperkuat lewat UU No. 23 Tahun 2014, yang menarik sejumlah kewenangan strategis kembali ke atas. Belakangan, Undang-Undang Cipta Kerja semakin memusatkan urusan perizinan dan tata ruang.

Itu gelombang resentralisasi di ranah kewenangan. Ada pula gelombang di ranah politik: penunjukan penjabat kepala daerah menjelang Pilkada 2024 sepenuhnya dikendalikan pusat. Dan kini, di masa awal pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, muncul gelombang ketiga yang paling jarang dibicarakan namun paling terasa di kas daerah—resentralisasi fiskal.

Wujudnya konkret. Melalui Instruksi Presiden No. 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja, pemerintah memangkas Transfer ke Daerah (TKD) 2025 dari rencana awal sekitar Rp919,9 triliun menjadi Rp848,52 triliun—terpotong sekitar Rp50,59 triliun. Untuk 2026, angkanya menyusut lebih jauh menjadi Rp693 triliun, bahkan setelah pemerintah menambahkan Rp43 triliun dari usulan semula. Mekanismenya dipertegas dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 56 Tahun 2025: dana hasil efisiensi transfer akan dicadangkan dan tidak disalurkan ke daerah, kecuali ada arahan langsung dari Presiden.

Halaman selanjutnya:Ketentuan terakhir itu yang...
kebijakan fiskalfiskalotonomi daerah
Afdhal Mahatta

Dosen Pascasarjana Universitas Borobudur/Tenaga Ahli Komisi III DPR RI

Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info