Penggunaan layanan cloud menjadi bagian tak terpisahkan dari strategi digitalisasi perusahaan. Mulai dari penyimpanan dokumen internal hingga pemrosesan big data untuk analitik, layanan cloud menawarkan efisiensi, fleksibilitas, dan skalabilitas yang tinggi. Namun, seiring dengan ketergantungan yang semakin besar terhadap platform digital ini, timbul pertanyaan penting: apakah transfer data melalui cloud benar-benar aman dan sesuai dengan regulasi?
Banyak pelaku usaha belum menyadari bahwa menggunakan layanan cloud asing—misalnya dengan server yang berada di luar Indonesia—secara hukum tergolong sebagai transfer data pribadi lintas negara. Ini artinya, setiap aktivitas penyimpanan, pemrosesan, atau akses data oleh pihak luar negeri harus tunduk pada ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP).
UU PDP mengatur bahwa transfer data lintas batas hanya boleh dilakukan jika negara tujuan memiliki tingkat perlindungan yang setara, atau jika terdapat dasar hukum yang sah, seperti perjanjian transfer data, persetujuan subjek data, atau ketentuan internasional yang mengikat. Jika syarat-syarat ini tidak terpenuhi, maka perusahaan berisiko melakukan pelanggaran hukum, bahkan tanpa disadari.
Risiko hukum yang ditimbulkan tidak main-main. UU PDP memberikan kewenangan kepada otoritas untuk menjatuhkan sanksi administratif berupa teguran, denda hingga 2% dari pendapatan tahunan, pembekuan aktivitas pengolahan data, bahkan penyitaan keuntungan yang diperoleh dari pelanggaran. Dalam kondisi tertentu, sanksi pidana juga bisa dijatuhkan kepada individu yang bertanggung jawab.
Berkaitan dengan itu, Hukumonline bekerja sama dengan Asosiasi Praktisi Pelindungan Data Indonesia (APPDI) bermaksud untuk menyelenggarakan Workshop Hukumonline 2025: Data Flow Mapping dan Transfer Management dalam Sistem Pelindungan Data Pribadi yang akan diadakan pada Hari Kamis, 12 Juni 2025 secara tatap muka berlokasi di Ashley Tanah Abang, Jakarta. Dalam workshop kali ini akan menghadirkan narasumber yang kompeten, Raditya Kosasih dan Muhammad Iqsan Sirie. Beliau merupakan praktisi hukum yang tergabung sebagai pengurus dan pendiri dari APPDI.
Kami membuka pendaftaran workshop ini bagi yang berminat. Jangan sampai melewatkan kesempatan ini, tempat terbatas, first come first served! Jika Anda tertarik, silahkan klik disini!
Yang sering kali luput dari perhatian perusahaan adalah bahwa layanan cloud biasanya berbasis pada sistem pemrosesan terdistribusi (distributed processing). Data pribadi pelanggan, karyawan, atau mitra bisnis dapat diproses secara paralel di beberapa negara sekaligus. Tanpa kontrol dan pengawasan internal yang kuat, perusahaan bisa kehilangan jejak atas bagaimana dan di mana data diproses.
