Tersangka kasus dugaan suap dalam pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia pada 2004 lalu, Panda Nababan, melaporkan lima hakim Pengadilan Tipikor Jakarta ke Komisi Yudisial, Rabu (13/10). Anggota Komisi III DPR dari Fraksi PDIP itu menilai kelima hakim telah memanipulasi fakta persidangan.
Panda menjelaskan, fakta persidangan yang dimaksud ada dalam pertimbangan putusan dengan terdakwa Dhudie Makmun Murod. Misalnya, mengenai pertimbangan majelis tentang adanya perintah dari dirinya ke Dhudie untuk Arie Malang Judo di Restoran Bebek Bali.
Kemudian, pertimbangan majelis tentang penerimaan Traveller Cheque BII oleh Panda sebesar Rp1,45 miliar. Terakhir, mengenai kliring oleh staf sekretariat fraksi sebesar Rp500 juta yang dananya berasal dari Panda.
Terkait pertemuan di Restoran Bebek Bali, lanjut Panda, merupakan pengakuan terdakwa Dhudie. Jika berpijak kepada ketentuan Pasal 189 Ayat (3) KUHAP yang menyatakan, keterangan terdakwa hanya dapat dipergunakan terhadap dirinya sendiri. Dengan begitu Panda menilai pertimbangan majelis itu bertentangan dengan norma hukum yang terdapat di dalam Pasal 189 Ayat (3) KUHAP.
"Saya tiga kali diperiksa di KPK tak pernah ditanya soal cek, begitupun saat jadi saksi di pengadilan tipikor, tidak pernah ditanya. Saya juga dikatakan sebagai koordinator pemenangan (Miranda Goeltom dalam pemilihan DGS), padahal beberapa saksi tak pernah mengatakan hal itu. Ini harus dihentikan, harus ada perbaikan agar Pengadilan Tipikor tidak dinodai manipulasi fakta oleh hakim," tutur Panda.
Hakim yang dilaporkan adalah Nani Indrawati selaku ketua majelis dan empat anggota hakim lainnya, Herdi Agustin, Achmad Linoh, Slamet Subagio dan Sofialdi. Kelimanya diduga melanggar kode etik hakim dan Pasal 11 UU No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tipikor. Pasal itu berbunyi, syarat untuk menjadi hakim karir dan non karir di pengadilan tipikor harus jujur, adil, cakap dan memiliki integritas moral yang tinggi serta reputasi yang baik selama menjalankan tugas.
Ketua KY Busyro Muqoddas yang menerima laporan Panda berjanji akan menindaklanjutinya dengan membentuk tim khusus untuk menelaah putusan yang dimaksud. Selain itu, kemungkinan besar untuk dipanggilnya kelima hakim tersebut ke KY juga dapat dilakukan pihaknya. "Yang penting prinsipnya equality before the law," katanya.
