Menyusul surat itu, Komisioner KPU Andi Nurpati menelepon Panitera MK, ketika itu dijabat Zainal Arifin Hoesein, menanyakan hal yang sama. Merespon pertanyaan KPU itu, 15 Agustus 2009, Zainal mencoba menyusun draf surat jawaban dengan bantuan dua orang staf MK yakni Pan Mohamad Faiz dan Nallom Kurniawan selaku panitera pengganti dan Masyhuri Hasan selaku juru panggil. Saat penyusunan itu sempat terjadi perdebatan apakah akan mencantumkan “penambahan suara” atau tidak.
Keesokan harinya, Masyhuri ditelepon oleh Neshawati, putri Hakim Konstitusi Arsyad Sanusi. Nesha meminta Mayshuri datang ke apartemen dimana Arsyad tinggal. Di apartemen itulah draf surat jawaban untuk KPU “difinalisasi”. Pada hari itu, Masyhuri bahkan langsung mencetak (print) surat itu dengan membubuhkan tanda tangan Panitera MK Zainal Arifin Hoesein versi scan.
Singkat cerita, surat palsu itu sampai di tangan Andi Nurpati yang kemudian dijadikan dasar keluarnya SK KPU No 379/Kpts/KPU/Tahun 2009 tanggal 2 September 2009. Surat itu diserahkan Masyhuri kepada Andi melalui Aryo, supir Andi. Aryo lalu menandatangani berita acara penyampaian surat yang disodorkan Masyhuri.
Buntut dari kasus ini, beberapa kalangan internal MK yang dianggap terlibat telah dikenai sanksi disiplin. Salah satunya, Masyhuri yang berdasarkan kesimpulan Tim Investigasi adalah pelaku pemalsuan surat jawaban atas surat KPU tanggal 14 Agustus 2009. Dia dikenakan sanksi pemberhentian dengan hormat. Zainal, Faiz, dan Nallom pun diberi sanksi. Sementara, Arsyad “lolos”. Menariknya, setelah dijatuhi sanksi disiplin, Masyhuri justru langsung "terbang" ke Papua karena dia lolos seleksi rekrutmen hakim.
Tidak hanya itu, MK juga menindaklanjuti temuan Tim Investigasi ke Kepolisian. 12 Februari 2010, laporan itu resmi disampaikan ke Mabes Polri. Laporan itu ditegaskan kembali medio Juni 2011 lalu. “Oleh karena surat palsu sudah digunakan dan surat asli tidak disampaikan maka tindak pidana pemalsuan dan penggelapan sudah terjadi secara nyata,” Mahfud menegaskan.
Menanggapi pemaparan pihak MK, sejumlah anggota Panja mempersoalkan kenapa Arsyad tidak dijatuhi sanksi. Alex Litaay dari Fraksi PDIP mengatakan Arsyad seharusnya juga layak diberi hukuman. Sementara, al Muzammil Yusuf dari Fraksi PKS mempersoalkan ringannya hukuman untuk Masyhuri dan lolosnya Arsyad.
“Kenapa sanksi untuk Masyhuri tidak berat, padahal sudah jelas ada tindak pidana pemalsuan,” tukas al Muzammil.
