DPR tampaknya serius mengusut kasus dugaan pemalsuan surat Mahkamah Konstitusi (MK) yang dilaporkan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), beberapa waktu lalu. Dalam rangka itu, Panitia Kerja Mafia Pemilu mengundang Ketua MK Moh Mahfud MD untuk menghadiri rapat konsultasi di ruang rapat Komisi II DPR, Selasa (21/6).
Dalam rapat yang dipimpin oleh Ketua Panja Mafia Pemilu Chairuman Harahap, Mahfud memaparkan secara detail kasus dugaan suap pemalsuan surat tersebut. Menurut Mahfud, keberadaan surat palsu mulai terkuak ketika Dewi Yasin Limpo melancarkan protes karena kemenangannya selaku calon legislatif asal Partai Hanura untuk daerah pemilihan Sulawesi Selatan I dibatalkan oleh MK.
Padahal, dituturkan Mahfud, Dewi merasa kemenangannya sah karena telah diputuskan melalui rapat pleno KPU yang menghasilkan surat keputusan No 379/Kpts/KPU/Tahun 2009 tanggal 2 September 2009. Protes Dewi direspon dengan penjelasan MK bahwa SK KPU No 379 didasarkan pada surat palsu yakni Surat Panitera MK No 112/PAN.MK/VIII/2009 tertanggal 14 Agustus 2009.
“Pada tanggal 11 September 2009, MK menegaskan Surat Panitera MK No 112/PAN.MK/VIII/2009 tertanggal 14 Agustus 2009 adalah palsu, sedangkan yang asli adalah Surat Panitera MK No 112/PAN.MK/VIII/2009 tertanggal 17 Agustus 2009,” papar Mahfud.
MK menyatakan surat itu palsu berdasarkan hasil penelusuran Tim Investigasi yang diketuai Wakil Hakim Konstitusi Abdul Mukti Fadjar, saat ini sudah pensiun. Tim ini dibentuk pada 22 Oktober 2009 dengan masa kerja 14 hari. Tepat, 9 November 2009, Tim merampungkan laporannya dengan kesimpulan bahwa benar surat No 112/PAN.MK/VIII/2009 tertanggal 14 Agustus 2009 adalah palsu.
“Kesimpulan diambil setelah kami melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah panitera serta staf-staf di MK, tetapi Tim tidak berwenang memeriksa hakim konstitusi,” ungkap Mukti yang juga hadir dalam rapat konsultasi.
Menyambung pemaparan Mukti, Sekjen MK Janedjri M Gaffar menuturkan kronologis munculnya surat palsu itu. Janedjri yang juga Sekretaris Tim Investigasi mengatakan awal kisahnya adalah surat yang dikirimkan KPU pada 14 Agustus 2009. Surat yang diteken Ketua KPU Abdul Hafiz Anshary itu intinya meminta penjelasan tentang putusan perkara sengketa hasil Pemilu No 84/PHPU.C/VII/2009 yang diajukan Partai Hanura.
Menyusul surat itu, Komisioner KPU Andi Nurpati menelepon Panitera MK, ketika itu dijabat Zainal Arifin Hoesein, menanyakan hal yang sama. Merespon pertanyaan KPU itu, 15 Agustus 2009, Zainal mencoba menyusun draf surat jawaban dengan bantuan dua orang staf MK yakni Pan Mohamad Faiz dan Nallom Kurniawan selaku panitera pengganti dan Masyhuri Hasan selaku juru panggil. Saat penyusunan itu sempat terjadi perdebatan apakah akan mencantumkan “penambahan suara” atau tidak.
Keesokan harinya, Masyhuri ditelepon oleh Neshawati, putri Hakim Konstitusi Arsyad Sanusi. Nesha meminta Mayshuri datang ke apartemen dimana Arsyad tinggal. Di apartemen itulah draf surat jawaban untuk KPU “difinalisasi”. Pada hari itu, Masyhuri bahkan langsung mencetak (print) surat itu dengan membubuhkan tanda tangan Panitera MK Zainal Arifin Hoesein versi scan.
Singkat cerita, surat palsu itu sampai di tangan Andi Nurpati yang kemudian dijadikan dasar keluarnya SK KPU No 379/Kpts/KPU/Tahun 2009 tanggal 2 September 2009. Surat itu diserahkan Masyhuri kepada Andi melalui Aryo, supir Andi. Aryo lalu menandatangani berita acara penyampaian surat yang disodorkan Masyhuri.
Buntut dari kasus ini, beberapa kalangan internal MK yang dianggap terlibat telah dikenai sanksi disiplin. Salah satunya, Masyhuri yang berdasarkan kesimpulan Tim Investigasi adalah pelaku pemalsuan surat jawaban atas surat KPU tanggal 14 Agustus 2009. Dia dikenakan sanksi pemberhentian dengan hormat. Zainal, Faiz, dan Nallom pun diberi sanksi. Sementara, Arsyad “lolos”. Menariknya, setelah dijatuhi sanksi disiplin, Masyhuri justru langsung "terbang" ke Papua karena dia lolos seleksi rekrutmen hakim.
Tidak hanya itu, MK juga menindaklanjuti temuan Tim Investigasi ke Kepolisian. 12 Februari 2010, laporan itu resmi disampaikan ke Mabes Polri. Laporan itu ditegaskan kembali medio Juni 2011 lalu. “Oleh karena surat palsu sudah digunakan dan surat asli tidak disampaikan maka tindak pidana pemalsuan dan penggelapan sudah terjadi secara nyata,” Mahfud menegaskan.
Menanggapi pemaparan pihak MK, sejumlah anggota Panja mempersoalkan kenapa Arsyad tidak dijatuhi sanksi. Alex Litaay dari Fraksi PDIP mengatakan Arsyad seharusnya juga layak diberi hukuman. Sementara, al Muzammil Yusuf dari Fraksi PKS mempersoalkan ringannya hukuman untuk Masyhuri dan lolosnya Arsyad.
“Kenapa sanksi untuk Masyhuri tidak berat, padahal sudah jelas ada tindak pidana pemalsuan,” tukas al Muzammil.
Menjawab pertanyaan sejumlah anggota Panja, Mahfud mengatakan pihaknya hanya mendasarkan penjatuhan sanksi disiplin pada PP No 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin PNS. Dia menjelaskan MK juga hanya mencantumkan nama Andi Nurpati dalam laporan ke Kepolisian karena Andi yang sudah jelas menggunakan surat palsu itu dalam rapat pleno KPU tanggal 2 September 2009.
“Kewajiban hukum MK hanya melaporkan adanya kasus tindak pidananya, sedangkan kewajiban hukum untuk menindaklanjuti laporan MK terletak di tangan Polri,” Mahfud menegaskan.
