Diwarnai sedikit perdebatan tentang plus minus opsi yang harus diambil, Panitia Kerja (Panja) RUU No. 30 Tahun 2002 tentang KPK akhirnya memutuskan menghentikan pembahasan revisi aturan tentang komisi antirasuah itu. Selanjutnya, keputusan Panja diserahkan ke Baleg. Tinggal menunggu sikap Baleg hari ini, untuk diteruskan ke rapat paripurna.
Ketua Panja revisi UU KPK, R. Dimyati Natakusuma mengatakan keputusan Panja menghentikan pembahasan tidak lepas dari upaya DPR mendengarkan suara rakyat. Terutama mereka yang menolak revisi. “Karena pertimbangan mendengar suara hati rakyat, dengan mengucapkan bismillah, saya berdasarkan kajian yang disampaikan dalam rapat Panja menyimpulkan proses penyusunan revisi UU KPK dihentikan,” kata Dimyati di penghujung kesimpulan rapat Panja di gedung DPR, Selasa (16/10) kemarin.
Sebelum kesimpulan diketuk, sempat terjadi perdebatan. Opsi pertama, menghentikan pembahasan dan menarik revisi UU KPK dari daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas). Indra, anggota Panja dari PKS, menyuarakan opsi ini. Menurut Indra, UU No. 30 Tahun 2002 masih bisa diimplementasikan tanpa menganggu ritme kerja KPK. Jika dicabut, polemik di masyarakat juga bisa dikurangi. Indra juga menjamin sikap PKS di Panja dan di rapat pleno Baleg tidak akan berubah.
PKS menghendaki keputusan akhir bukan hanya menghentikan pembahasan, tetapi juga menarik RUU dari Prolegnas. “Kalau hanya dihentikan tidak ditarik, ini akan liar. Tapi nanti kita akan tekan di rapat pleno Baleg. Kita tidak mau setengah jalan, kita tidak mau setengah hati,” ujar anggota Komisi Hukum ini.
Anggota Panja dari PKB, Abdul Malik Haramain, sependapat dengan Indra. Menyerahkan sepenuhnya nasib RUU KPK ke Rapat Paripurna Dewan bisa menimbulkan masalah pelik. Malik mengusulkan agar Panja juga mendesak pimpinan DPR mencabut RUU KPK dari Prolegnas. “Sudah jelas RUU ini sebagai UU pemberontak, karena sudah tidak disetujui oleh masyarakat,” katanya.
Arief Wibowo, anggota Panja dari PDI Perjuangan, menyalahkan Komisi Hukum—sebagai penggagas awal RUU—karena tak mau menarik draf revisi itu. Ia menganggap lembaga pengusullah yang paling bertanggung jawab melakukan penarikan. Arief setuju DPR mengambil keputusan politik demi kepentingan umum (rakyat).
Suara berbeda datang dari Taufik Hidayat. Anggota Komisi II ini masih bersikukuh draf revisi UU KPK yang ada tidak bertujuan melemahkan institusi KPK. Atas dasar itu, Taufik mengusulkan lebih dahulu dilakukan evaluasi, dan tidak langsung mencabut. Dengan evaluasi itu, Badan Legislasi melakukan harmonisasi. “Kita mau itu di evaluasi di dalam Prolegnas dengan pemerintah. Awalnya kan kita setuju untuk direvisi,” ujarnya.
