Pantas saja kalau dia berani. Pekerjaan yang dia geluti memang membutuhkan modal itu. Ya, Kaidal adalah seorang debt collector sebuah perusahaan pembiayaan ‘multifinance’ di Jakarta. “Saya memang debt collector bagian eksekusi,” ujarnya.
Kaidal menambahkan, kalau dipercaya untuk menangkap koruptor, dia tak akan pernah gentar. “Apalagi ini tugas negara,” tambahnya.
Sayangnya, kesungguhan Kaidal mungkin tidak punya tempat memimpin institusi seperti KPK. Apalagi, UU No 30 Tahun 2002 tentang KPK sudah mematok, batasan pendidikan minimal yang harus dimiliki bakal calon pimpinan KPK. Tapi biarlah waktu yang mencatat apakah Kaidal ‘berani’ mendaftar meski terbilang tak memenuhi kriteria administratif.
Pemburu kursi pimpinan pun datang dari para pensiunan lembaga negara. Semisal Tito Suyitno, pensiunan auditor BPKP yang purna tugas Januari 2011.
Pengalaman dan latar belakang Tito memang masuk kualifikasi. Apalagi dia punya segudang teman di KPK yang berasal dari institusi sama. “Haryono Umar itu dulu anak buah saya saat pimpin tim audit BPKP di Papua tahun 1986.”
Begitu pula dengan nama Deputi Informasi, Data dan Pengaduan KPK, juga rekan seangkatan Tito di Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN). Bahkan, Direktur Penyelidikan KPK, Iswan Hilmi diakuinya junior-nya di BPKP.
Motif lain masa pendaftaran ini adalah mencari ‘panggung’ bagi kepentingan pribadi. Apalagi dengan memanfaatkan media untuk kepentingan itu.