Adanya sejumlah nama seperti pakar manajemen Rheinald Kasali, Felia Salim, Nyoman Suande, juga mencengangkan Firman. Menurut Firman, sejumlah nama yang duduk di Pansel itu, selama ini belum dikenal memiliki komitmen pemberantasan korupsi. Setidaknya, orang-orang itu menurut Firman tak kerap muncul dan belum terbukti menaruh perhatian besar pada permasalahan korupsi.
Firman juga menganggap kepemimpinan Pansel yang langsung berada di tangan menteri berpotensi menjadi suatu hambatan. Menurutnya, hal itu bisa membahayakan atmosfir kerja di internal Pansel itu sendiri. Misalnya koordinasi yang tidak intensif gara-gara menteri harus tenggelam dalam kesibukan lain yang mengganggu pengambilan keputusan. Berkaca ke belakang, Pansel KPK 2003 memilih pimpinan KPK untuk kali pertama, lanjut Firman, cukup dipimpin oleh pejabat Eselon I atau setingkat Direktur Jenderal.
Senada dengan Firman, anggota Koalisi dari Masyarakat Pemantau Peradilan (MaPPI) Hasril Hertanto menganggap kepemimpinan langsung oleh menteri ini bisa mengancam independensi Pansel. Tidak hanya dari intervensi politik, tapi independen pula terhadap pimpinan Pansel sendiri. Jangan lantas karena dipimpin menteri jadi sungkan untuk bertanya dan mengkritik, tegasnya.
Proses seleksi KPK tahun 2003 lalu ternyata masih syarat intervensi, baik dari masing-masing anggota pansel maupun pihak luar. Menurut sumber hukumonline yang tak mau disebutkan namanya, ketika itu ada beberapa menteri, pimpinan TNI menelpon anggota pansel meminta agar meloloskan calon-calon tertentu. Selain itu, banyak calon yang tak lolos di seleksi administrasi, namun nama dan file-nya termuat pada daftar wawancara.
Melihat kondisi yang demikian, praktisi hukum Bambang Widjojanto menegaskan bahwa Pansel kali ini menghadapi tantangan yang lebih besar. Berbeda dengan seleksi anggota KPK periode pertama silam, menurutnya, masyarakat kini sudah lebih mengenal KPK dan sepak terjangnya selama ini, sehingga ekspektasi masyarakat juga menjadi kian tinggi pada lembaga super body itu.
Menolak berkomentar soal Pansel, Bambang menekankan Pansel nantinya harus mampu memilih orang-orang berintegritas tinggi yang mampu mengikuti dinamika kejahatan korupsi. Selain teori, kemampuan teknis hukum juga dibutuhkan mengingat kejahatan korupsi makin kompleks dengan modus operandi yang makin canggih.
Mas Ahmad Santosa, pengajar Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang terpilih sebagai anggota Pansel mengaku belum bisa meraba-raba arah Pansel. Langkah awal terpenting menurutnya adalah mengevaluasi permasalahan yang dihadapi Pansel sebelum kemudian menformulasikan tugasnya. Amanat Keppres kan mengumumkan, menyeleksi, menggali masukan dari masyarakat lalu melaporkan pada Presiden. Itu yang saya rasa harus dijabarkan dulu, dengan berkaca pada pengalaman masa lalu, ujarnya.
