Papernas Mengadukan FPI ke Komnas HAM
Berita

Papernas Mengadukan FPI ke Komnas HAM

Komnas HAM menilai kebebasan berserikat tak bersifat mutlak dan diatur dalam undang-undang. Komnas HAM mempersilakan Papernas bersilturahmi ke MK.

CRA
Bacaan 2 Menit

 

Partai yang belum terdaftar di Departemen Hukum dan HAM ini dituduh oleh kelompok islam sebagai partai komunis, reinkarnasi dari Partai Komunis Indonesia. Menjawab tuduhan tersebut, Agus Jabo Priyono menegaskan partainya hanya menganut ideologi kedaulatan rakyat saja.

 

Selain itu, Pengurus Papernas menyebutkan bahwa hak asasinya yang berkaitan kebebasan berserikat dan berkumpul serta mengeluarkan pendapat sebagai mana yang diatur Pasal 28 UUD 1945 telah dilanggar. Dan bagi mereka ini merupakan pelanggaran HAM berat.

 

Tetapi Abdul Hakim memiliki argumentasi yang berbeda. Menurutnya hak asasi untuk berserikat dalam Pasal 28 tersebut bukanlah hak yang mutlak. Hak tersebut dapat dibatasi oleh negara untuk kepentingan umum dan pembatasan tersebut harus dibatasi oleh UU urainya. Oleh sebab itu, ia mengusulkan Papernas bersilahturahmi kepada Mahkamah Konstitusi (MK). Alasannya, MK adalah lembaga penafsir konstitusi, sehingga diharapkan Papernas mengetahui secara komprehensif maksud Pasal 28 itu.

 

Menurut Munarman, salah seorang tim advokat Forum Ummat Islam, pengaduan Papernas kepada Komnas HAM sah-sah saja. Munarman juga menegaskan Teman-teman FPI yang melakukan kekerasan kemarin itu silahkan saja ditindak secara yuridis, secara orang-perorang.

 

Namun Munarman memberi catatan. Secara ideologis ia menolak eksistensi Papernas yang dituduhnya sebagai gerakan kiri baru. Tetapi Papernas juga harus ditindak karena kita masih memiliki UU yang melarang paham marxisme, leninisme, dan komunisme tambahnya. Pernyataan Agus Jabo bahwa ideologi Papernas kedaulatan rakyat, dianggap Munarman cuma kamuflase saja.

 

Munarwan tak begitu yakin dengan upaya pembubaran Papernas secara yuridis melalui MK, bila sudah terdaftar di Departemen Hukum dan HAM. Karena, yang bisa menjadi pemohon adalah Pemerintah. Dan mantan Direktur YLBHI Jakarta ini tidak yakin pemerintah akan melakukan hal tersebut, karena sikap pemerintah saat ini tidak jelas.

Tags:
Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info