Dinamika penyelesaian sengketa antara tenaga medis dengan pasien mengalami perobahan signifikan karena adanya omnibus law kesehatan yakni Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan (UU Kesehatan 2023) yang secara komprehensif mengatur sistem kesehatan nasional. UU Kesehatan mencabut 11 undang-undang yang berkaitan dengan kesehatan, rumah sakit, tenaga medis, wabah, dan obat keras. Penyelesaian sengketa dalam kaitannya antara tenaga medis dengan pasien wajib terlebih dahulu diselesaikan secara alternatif sebelum ada upaya litigasi. Hal ini berdasarkan Pasal 310 UU Kesehatan yang menyebutkan:
”Dalam hal Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan diduga melakukan kesalahan dalam menjalankan profesinya yang menyebabkan kerugian kepada Pasien, perselisihan yang timbul akibat kesalahan tersebut diselesaikan terlebih dahulu melalui alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan.”
Baca Juga:
Informed Consent sebagai Fondasi Tindakan Medis
8 Input Amandemen UU Perlindungan Konsumen
Pasal tersebut apabila ditelaah ada 4 unsur yang mewajibkan penyelesaian sengketa medis secara alternatif sebelum jalur litigasi yaitu: (1) Tenaga Medis; (2) diduga melakukan kesalahan; (3) menyebabkan kerugian kepada Pasien; dan (4) akibat kesalahan. Unsur (1) mengacu keprofesian tindakan medis hanya dilakukan profesional pada bidang kesehatan, sehingga untuk pengobatan terapis non-medis tidak termasuk, terlebih lagi dokteroid (dokter gadungan) merupakan tindak pidana. Unsur (2) mengacu adanya kesalahan (schuld) dalam menjalankan profesinya kepada pasien. Unsur (3) adanya kerugian (schade) yang dialami pasien akibat tindakan medis. Serta, unsur (4) Kausalitas (causal verband), kesalahan tersebut menimbulkan kerugian bagi pasien.
Sebelum lahirnya Omnibus Law Kesehatan perselisihan melalui alternatif penyelesaian sengketa secara eksplisit yang diakui hanya melalui mediasi berdasarkan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (UU Kesehatan 2009) pengaturannya sebagai berikut: ”Dalam hal tenaga kesehatan diduga melakukan kelalaian dalam menjalankan profesinya, kelalaian tersebut harus diselesaikan terlebih dahulu melalui mediasi.”
Dalam UU Kesehatan 2009 yang menjadi mediator sengketa medik melalui badan milik profesi Kedokteran yakni Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) ataupun Majelis Kehormatan Etik Kedokteran (MKEK), hanya belum dapat memberi kepuasaan bagi pasien karena menganggap hukuman tersebut muncul dari pihak internal profesi dokter (Dian, 2023). Walapun dalam praktiknya dokter/dokter gigi akan khawatir apabila sampai dipanggil MKDKI atau MKEK yang akan menyelesaikan permasalahan tersebut secara objektif.
Pada UU Kesehatan 2009 kata ”kelalaian” tentunya hal ini sebagai indikasi suatu tindakan yang tidak disengaja. Kelalaian, unsur terpentingnya adalah perbuatan seseorang yang seharusnya dapat dibayangkan adanya akibat dari perbuatannya (Yuliantoro, 2019). Kelalaian dapat disebut juga sebagai kesalahan dalam arti sempit. Berbeda dengan kata ”kesalahan” yang ada Pasal 310 UU Kesehatan 2023, tentunya dalam perdata disebut schuld yang mengacu pada perbuatan yang dapat merugikan pasien akibat dari segala sesuatu yang bertentangan dengan keprofesionalan yang dimiliki tenaga medis. Kesalahan yang dapat menggunakan alternatif penyelesaian sengketa, tentunya bukanlah suatu tindak pidana (strafbaar feit) karena UU Kesehatan 2023 pun memiliki pasal-pasal yang secara spesifik terhadap delik diatur dalam Bab 18 Ketentuan Pidana dalam Pasal 427 – Pasal 448.
Maksud dari alternatif penyelesaian sengketa UU Kesehatan 2023, terhadap kesalahan Tenaga Kesehatan yang sifatnya administrasi bertentangan dengan keilmuan dan profesionalisme, menimbulkan kerugian pada pasien. Kesalahan tersebut dilakukan dalam kaitannya hubungan tenaga medis dengan pasien atau transaksi terapeutik. Terhadap ketidakprofesionalan yang memenuhi unsur pidana, maka dapat secara langsung diproses pidana sebagai bentuk pertanggungjawaban/criminal liability.
