Paripurna DPR Setujui 8 Poin Substansi Perubahan UU Wantimpres
Terbaru

Paripurna DPR Setujui 8 Poin Substansi Perubahan UU Wantimpres

Salah satunya, jumlah anggota Wantimpres ditetapkan sesuai kebutuhan Presiden dengan memperhatikan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan.

Ady Thea DA
Bacaan 3 Menit

Mewakili pendapat akhir Presiden RI terhadap RUU Perubahan UU 19/2006, Menteri PAN-RB, Abdullah Azwar Anas mengatakan pada prinsipnya pemerintah mendukung sepenuhnya penyusunan RUU Wantimpres. RUU ini ditujukan untuk memperkuat fungsi dan peran strategis Wantimpres sebagai lembaga yang memberikan masukan dan pertimbangan kepada Presiden. Dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan yang semakin dinamis dan kompleks, peran Wantimpres menjadi krusial sebagai sumber pandangan dan saran yang independen dan strategis.

“Perubahan ini diharapkan mampu memperkokoh kedudukan Wantimpres, sehingga dapat berfungsi lebih optimal sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan negara,” kata Azwar.

Wantimpres diharapkan dapat menjadi mitra utama dalam memberikan nasihat yang konstruktif dan relevan. Nasihat yang diberikan Wantimpres harus mencakup berbagai dimensi strategis yang meliputi aspek politik, ekonomi, sosial, hukum, dan keamanan, guna membantu Presiden dalam merumuskan kebijakan yang tepat. Menurut Azwar, hal itu sejalan dengan kebutuhan akan lembaga penasihat yang mampu memberikan perspektif yang multidimensi terhadap berbagai isu yang dihadapi negara.

Perubahan ini diharapkan akan meningkatkan kapabilitas Wantimpres dalam mendukung kebijakan strategis pemerintah. Wantimpres diharapkan tidak hanya menjadi lembaga yang memberikan masukan, tetapi juga rekomendasi yang implementatif melalui kebijakan konkret. Dengan dukungan yang lebih kuat dari sisi kelembagaan, Azwar berharap Wantimpres lebih aktif melakukan kajian mendalam serta menyediakan analisis yang berkualitas sebagai landasan bagi Presiden dalam mengambil keputusan-keputusan strategis.

Azwar berpendapat koordinasi lintas sektor melalui Wantimpres perlu diperkuat. Dengan tantangan yang semakin kompleks di berbagai sektor pemerintahan, sinergi antara berbagai kementerian dan lembaga sangat diperlukan. Wantimpres berperan sebagai mitra yang solid dalam memberikan pandangan-pandangan strategis yang memperkuat koordinasi antar sektor, baik di bidang ekonomi, sosial, maupun politik. Koordinasi yang baik ini akan berkontribusi pada tercapainya kebijakan yang lebih kohesif dan holistik, sehingga kebijakan yang dihasilkan tidak hanya relevan secara sektoral, tetapi juga bersifat integratif dan berkelanjutan.

Terakhir, disahkannya perubahan UU Wantimpres, lembaga ini bisa terus relevan dalam memberikan dukungan strategis kepada Presiden. Penguatan tak hanya bertujuan untuk menghadapi tantangan pemerintahan yang semakin kompleks, juga untuk memastikan bahwa Wantimpres dapat terus berkontribusi secara efektif dalam menciptakan pemerintahan yang lebih baik.

“Pemerintah optimis bahwa perubahan ini akan membawa dampak positif bagi penguatan kelembagaan Wantimpres, yang pada akhirnya akan berkontribusi pada upaya bersama dalam membangun bangsa dan negara menuju kesejahteraan yang lebih baik bagi seluruh rakyat Indonesia,” imbuh Azwar.

Tags:
Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

BERITA TERKAIT

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info