Mahkamah Konstitusi (MK) membuktikan janjinya dengan mengundang wakil parpol-parpol yang ketua umumnya menjabat sebagai menteri di kabinet dalam sidang pengujian UU Kementerian Negara. Parpol-parpol yang diundang, di antaranya, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
Melalaui para kuasa hukumnya, parpol-parpol tersebut menyatakan penolakannya terhadap pengujian ‘rangkap jabatan menteri sebagai ketua umum parpol’ itu.
“Otoritas mengangkat dan memilih menteri adalah kewenangan presiden. Siapa pun yang dipilih oleh presiden dan yang bersangkutan bersedia, maka bukan sebuah persoalan,” ujar anggota Tim Advokasi PAN, Sulistyowati di ruang sidang MK, Selasa (13/4).
Ketum PAN Hatta Radjasa memang merupakan salah seorang menteri yang merangkap jabatan. Selain menjadi Ketum PAN, Hatta juga merangkap sebagai Menteri Perekonomian di kabinet Indonesia Bersatu jilid 2. Menurut Sulisyowati, pelayanan publik tidak terbengkalai dengan rangkap jabatan tersebut. “Dia didukung oleh struktur partai yang baik dan modern,” ujarnya.
Hal senada juga disampaikan oleh Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Posisi PPP memang mirip dengan PAN. Ketum PPP Suryadarma Ali merangkap jabatan sebagai Menteri Agama. Kuasa Hukum PPP Hadrawi Ilham meminta agar MK menolak permohonan ini.
Sekedar mengingatkan, Lily Wahid –politisi Partai Kebangkitan Bangsa- menguji Pasal 23 huruf c UU Kementerian. Ketentuan itu berbunyi ‘Menteri Negara dilarang merangkap jabatan sebagai: a. Pejabat negara lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, b. Komisaris atau direksi pada perusahaan negara atau perusahaan swasta atau, c. Pimpinan organisasi yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah'.
















