Enam anggota DPR dari Fraksi PDI Perjuangan mendatangi Gedung KPK Jakarta, Jumat (3/8). Kedatangan mereka terkait kasus penerimaan Traveller Cheque (TC) oleh sejumlah anggota Komisi IX DPR periode 1999-2004 pada saat pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia pada 2004 lalu.
Ketua DPP PDIP Bidang Hukum Trimedya Pandjaitan berjanji, pihaknya tidak akan mengintervensi penegakan hukum KPK. "Kita hanya hormati proses penegakan hukum, kami tidak lakukan intervensi dan kita minta KPK usut ke akar-akarnya," ujarnya setelah memberikan sejumlah dokumen ke pimpinan KPK yang menyatakan sikap fraksinya atas kasus yang menimpa rekan-rekan mereka.
Pimpinan KPK yang menerima kedatangan anggota Fraksi PDI-Perjuangan itu adalah Bibit Samad Rianto, Chandra M Hamzah dan M Jasin. Ketiganya didampingi Direktur Penuntutan Ferry Wibisono serta Kabiro Hukum Chaidir Ramli.
"Ini bagian dari kesepakatan kami dengan pimpinan KPK. PDIP dalam posisi dukung penegakan hukum kasus Traveller Cheque," tutur Trimedya yang juga anggota Komisi III.
Sikap Trimedya ini bertolak belakang dengan sejumlah dokumen yang disampaikan partai banteng bermoncong putih itu ke KPK. Dalam dokumen tersebut, PDI-P mengecam tindakan KPK yang menetapkan kader PDIP sebanyak 15 orang sebagai tersangka penerima suap atau gratifikasi saat fit and proper test pemilihan DGS BI 2004 silam.
Pasalnya, PDIP menganggap keputusan kader-kadernya memilih Miranda S. Goeltom dalam pemilihan DGS BI tahun 2004 merupakan keputusan sah fraksi. Bahkan, kebijakan fraksi tersebut telah disampaikan secara resmi di berbagai pemeriksaan KPK dan berbagai persidangan di pengadilan tipikor.
Tapi sayangnya, Trimedya tidak mau membahas substansi dokumen yang disampaikan ke KPK ini. Pihaknya hanya menyerahkan sepenuhnya ke penegakan hukum yang dilakukan KPK. "Itu sudah kita sampaikan, bahan tertulis sudah dibagikan. Sikap politik sudah kita sampaikan dan kita tidak mau itu bagian dari yang sudah didiskusikan, biar itu jadi bagian pada KPK."
Dalam bahan tertulis bertajuk ‘Pandangan Hukum’ yang disampaikan kepada KPK itu, Fraksi PDIP berpandangan tindakan penetapan tersangka dalam kasus TC ini adalah tindakan prematur.
“KPK harus lebih profesional dalam menjalankan perannya yang diharapkan oleh masyarakat sebagai penegak hukum yang independen dan tidak terintervensi atau terprovokasi oleh intrik-intrik politik maupun kekuasaan dalam melaksanakan penegakan hukum,” demikian petikan kesimpulan dokumen yang ditandatangani Ketua Fraksi PDIP Tjahjo Kumolo dan Sekretaris Bambang Wuryanto.
Wakil Ketua KPK Bibit Samad Rianto mengatakan, kedatangan PDIP untuk mendukung penegakan hukum yang dilakukan KPK. Termasuk dukungan agar KPK mencari pemberi suap.
Dalam pertemuan yang berlangsung sekitar 50 menit tersebut, lanjut Bibit, tak ada pembicaraan yang menyangkut kasus. Ia juga berjanji bahwa pihaknya tak akan bisa diintervensi oleh siapapun. "Saya katakan KPK tak akan mau diintervensi oleh siapapun, karena hukum dibuat oleh mereka, sehingga mereka tahu persis," tutupnya.
Hingga kini, KPK telah menetapkan 26 tersangka baru dalam kasus TC. Selain itu juga ada empat terpidana yang telah dulu dinyatakan bersalah. Dari total seluruh tersangka, PDIP paling banyak menyumbangkan kadernya sebanyak 15 orang. Dua diantaranya masih aktif menjadi anggota DPR periode 2009-2014 yaitu, Williem Tutuarima dan Panda Nababan.
Terpisah, peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Febri Diansyah menyesalkan kedatangan PDIP ke kantor KPK. Ia khawatir PDIP malah akan tercitrakan sebagai partai yang tidak mendukung pemberantasan korupsi. “Ini akan merugikan citra dan posisi publik PDIP di mata wong cilik dan rakyat Indonesia.”
Soal patut atau tidaknya penetapan tersangka beberapa kader PDIP, Febri berpendapat hal itu bisa diuji di pengadilan. “Kami ingatkan PDIP untuk tidak coba-coba intervensi proses hukum. Seharusnya PDIP dorong agar KPK ungkap pemberi dana suap, bukan justru melindungi kader yang terkait korupsi,” pungkasnya.
