Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi mencatat rekor baru. Senin (17/5) majelis memutus bersalah empat mantan anggota Komisi IX DPR-RI periode 1999-2004 dengan hukuman bervariasi.
Hamka Yandhu (F-Partai Golkar) dihukum paling lama ketimbang empat rekan penerima Traveller Cheque (TC) terkait pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia 2004. Dia harus mendekam 2,5 tahun di penjara. Berbeda dengan Udju Djuhaeri (F-TNI/Polri) dan Dudhie Makmun Murod (F-PDIP) masing-masing dua tahun, sedangkan Endin AJ Soefihara (F-PPP) lebih ringan lagi, yaitu setahun lebih tiga bulan. Para terdakwa penerima TC tersebut dihukum seragam membayar denda Rp100 juta atau subsidair tiga bulan penjara.
Keempatnya, dalam persidangan terpisah, dinyatakan bersalah berdasarkan dakwaan kedua yaitu Pasal 11 UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana diubah dengan UU No 20 Tahun 2001, jo pasal 55 ayat (1) kesatu KUHP.
I Made Hendra Kesuma, anggota majelis hakim untuk Hamka, menyatakan perbuatan terdakwa lebih tepat menggunakan dakwaan kedua. Pasalnya, pada pasal tersebut mengatur perbuatan suap menyuap pasif. “Terjadinya suap pasif akibat tak terbuktinya pasif aktif. Dalam hal ini perbuatan itu dilakukan Nunun Nurbaeti pada Hamka dan sesama anggota F-PG,” ujarnya.
Hanya saja, dari fakta persidangan, majelis tidak menemukan penyuapan aktif. “Setidak-tidaknya penuntutan penyuapan aktif. Malah, untuk sekadar menghadirkan Nunun di pengadilan, penuntut umum tidak mampu,” tegas Made Hendra.
“Oleh sebab itu, dakwaan pertama (Pasal 5 ayat (2) jo pasal 5 ayat (1) UU No 31 Tahun 1999), tidak dipertimbangkan majelis,” lanjutnya kemudian. Padahal, fakta di pengadilan terungkap, uang yang diterima Hamka bersama (alm) Azhar Muklis untuk dibagi-bagikan pada anggota F-PG berasal dari Nunun Nurbaeti melalui Ahmad Safari MJ alias Ari Malangjudo.
