Nani Indrawati, ketua majelis untuk terdakwa Udju Djuhaeri menguraikan perbedaan dakwaan kesatu dan kedua. Pasal 5 ayat (2) mensyaratkan pihak penerima hadiah atau janji untuk berbuat sesuai jabatan dan kewenangan. “Ada kehendak dari pemberi.”
Sedangkan dakwaan kedua atau Pasal 11 tidak dikehendaki syarat atau persyaratan pemberian. Tapi pegawai negeri atau penyelenggara negara mengetahui dan patut menduga pemberian tersebut karena ada kaitan dengan jabatan yang dia emban.
Beda Pendapat
Salah seorang hakim ad hoc untuk terdakwa Hamka Yandhu, yaitu Andi Bachtiar menyatakan pendapat beda tentang penerapan Pasal 55 Ayat (1) kesatu KUHP dalam dakwaan kedua penuntut umum. Dia menguraikan, bukan sekali ini saja penuntut umum menggunakan pasal penyertaan dalam dakwaan di Pengadilan Tipikor.
Bila dikaitkan dengan pasal 5 maupun pasal 11 UU Pemberantasan Tipikor sama-sama mensyaratkan penerimaan suap berkaitan dengan jabatan dan kewenangan si penerima.
Menurut dia, anggota Komisi IX dari F-PG patut menduga hadiah yang diterima ada kaitan dengan terpilihnya Miranda Swaray Goeltom sebagai DGS-BI tahun 2004 seperti tertulis dalam surat dakwaan penuntut umum.
Tapi, kewajiban penuntut umum untuk membuktikan itu tidak dilakukan. “Tidak ada satu alat bukti pun yang dihadirkan penuntut umum hadiah terkait pemenangan Miranda,” urai Andi.
Penuntut umum hanya mengandalkan keterangan terdakwa yang tidak dibawah sumpah dan tidak mengikat. Apalagi tidak didukung keterangan saksi lain yang sudah disumpah, yaitu dari anggota F-PG lain dimana mereka tidak menyatakan ada pertemuan membahas penerimaan TC. “Berarti, para penerima lain seperti TM Nurlif dan kawan-kawan tidak dapat dikategorikan berbuat seperti termuat dalam pasal 55 ayat (1) kesatu KUHP,” ujar Andi.
