Menguatkan pendapatnya, Andi menguraikan, perbuatan melawan hukum dalam pasal 11 dikaitkan bahwa hadiah berkaitan dengan terpilihnya Miranda sebagai DGS BI. Selain tidak ada satu alat bukti, penuntut umum hanya menggunakan Miranda sebagai alasan fokus atau subyek pemberian TC dalam perkara ini. Karena tidak ada bukti Miranda memberitahukan pada penerima, dana tersebut terkait fit and proper test DGS BI yang dia menangkan.
Andi menilai, jaksa juga tak dapat membuktikan bahwa TC yang tersebar pada anggota DPR itu berasal dari Nunun karena yang bersangkutan tidak pernah dihadirkan. Ahmad Safari Malangjudo alias Ari Malangjudo sebagai Direktur PT Wahana Esa Sejati, perusahaan milik Nunun, saat bersaksi tidak menerangkan TC itu milik istri mantan Wakapolri Adang Daradjatun. “Pengakuan sama juga diutarakan TM Nurlif dan penerima lain dari F-PG.”
Menurut Andi, seharusnya penuntut umum tegas menyatakan TC berasal dari Ari Malangjudo, karena ia yang memberikan TC dan mengetahui pemberian itu sebagai tanda terima kasih pada anggota DPR. Sedangkan Nunun, ujar Andi dapat dikualifikasikan sebagai pihak yang melakukan suap.
Mengenai itu, Andi berpendapat, tak perlu Nunun hadir di pengadilan guna membuktikan kualitas perbuatannya. Pertanyaannya adalah, apakah cukup bukti perbuatan Nunun yang dihadirkan penuntut umum di pengadilan.
Empat majelis perkara suap terkait pemilihan DGS-BI ini seragam menyatakan, kesempatan untuk menghadirkan Nunun di persidangan sudah diberikan sebanyak tiga kali. Tapi, jaksa tak pernah menggunakannya. Malahan, tawaran majelis pada penuntut umum untuk membacakan BAP Nunun ditolak dengan alasan keterangan wanita itu tidak signifikan.
Menanggapi putusan tersebut, para terdakwa secara terpisah menyatakan pikir-pikir, begitu pula dengan empat tim penuntut umum. Hamka menyatakan, dirinya heran mengapa sikap kooperatif yang dia tunjukkan dalam persidangan dibayar dengan hukuman lebih lama dibanding tiga terdakwa lain.
Penasihat hukum Dudhie, Amir Karyatin menyatakan seharusnya Nunun dan Panda Nababan juga dimintakan tanggung jawab oleh KPK. Karena keduanya akan membuat motif perkara suap menjadi terang. Hal sama diutarakan penasihat hukum Udju, Inu Kertapati, yang menyatakan jika majelis menyatakan perkara ini lebih tepat memakai pasal 11, berarti memang ada niat untuk menghukum si penerima saja.
