Pebisnis dan In-house Expert Dilibatkan dalam Survei Indeks Persepsi Korupsi
Terbaru

Pebisnis dan In-house Expert Dilibatkan dalam Survei Indeks Persepsi Korupsi

Ada penurunan dari 2024 dari 37 menjadi 34 dan peringkat dari 99 menjadi 109.

Hukumonline News
Hukumonline News
Aji Prasetyo
Bacaan 2 Menit
Manajer Program TII, Ferdian Yazid. Foto: Tangkapan layar YouTube
Manajer Program TII, Ferdian Yazid. Foto: Tangkapan layar YouTube

Transparansi Internasional Indonesia (TII) menyatakan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia turun dari skor 37 pada 2025 menjadi 34 pada 2026. Dengan penurunan sebanyak 3 poin ini, peringkat Indonesia turut menurun dari posisi 99 menjadi 109.

Hal menarik dari penelitian yang dilakukan TII yakni keterlibatan para pebisnis dan juga in-house expert. Pebisnis diminta pendapatnya pada sesi IMD Business School World Competitiveness Yearbook dengan pertanyaan umum mengenai keberadaan praktik korupsi.

Kemudian, pada Global Insight Country Risk Ratings juga melibatkan pelaku usaha. Sesi ini terkait dengan risiko penyuapan di bidang ekspor-impor, perolehan kontrak publik, dan aktivitas bisnis lainnya.

Baca Juga:

"Untuk Political and Economic Risk, kita tanyakan ini kepada in-house expert," ujar Manajer Program TII, Ferdian Yazid, saat memaparkan hasil penelitian, Selasa (10/2).

Ferdian juga menjelaskan terdapat 9 indikator dalam penelitian ini, yaitu World Economic Forum EOS, IMD World Competitiveness Yearbook, Bertelsmann Foundation Transformation Index, PERC Asia Risk Guide, Economist Intelligence Unit Country Risk Service, PRS International Country Risk Guide, Global Insight Country Risk Ratings, World Justice Project, dan Varieties of Democracy Project.

Tiga Rekomendasi Ferdian menyebutkan tiga rekomendasi terkait peluncuran IPK ini. Pertama, pemulihan terhadap akses keadilan harus diarahkan pada peningkatan kualitas serta inklusivitas sistem peradilan. Pemerintah perlu memastikan bahwa kelompok rentan, termasuk masyarakat berpenghasilan rendah, dapat memperoleh bantuan hukum yang efektif dan terjangkau.

Upaya perbaikan ini juga harus mencakup penghapusan segala bentuk diskriminasi dalam penegakan hukum, serta pembenahan menyeluruh terhadap proses peradilan yang tidak efisien dan tidak akuntabel.

Tags:
Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

BERITA TERKAIT

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info