Menurutnya, pengaturan KTR tidak hanya berdampak merugikan para pedagang asongan, tetapi berdampak bagi para pengusaha rokok, pabrik/industri rokok kecil, dan petani tembakau. “Kerugian mereka juga akibat tidak adanya jaminan dan kepastian hukum dalam mengkomsumsi rokok sebagai barang legal,” tegasnya.
Karena itu, aturan KTR sebagaimana diatur dalam Pasal 115 ayat (1) UU Kesehatan secara nyata dan jelas menyebabkan tidak ada jaminan hak untuk mendapatkan penghidupan yang layak melalui usaha bidang penjualan rokok.
“Menyatakan Pasal 115 ayat (1) UU Kesehatan beserta penjelasannya bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2), Pasal 28A, Pasal 28D ayat (1), (2), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28I ayat (3) UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat,” tuntutnya.
Menanggapi permohonan, Anwar Usman menilai ada inkonsistensi antara posita (alasan) dan petitum (tuntutan) permohonan. Dalam uraian posita menyebutkan kata “dapat” dalam Penjelasan Pasal 115 ayat (1) UU Kesehatan bertentangan dengan UUD 1945. Sementara dalam petitum dinyatakan Pasal 115 ayat (1) beserta penjelasannya bertentangan dengan UUD 1945.
“Ini agar dipastikan, mau menghapus kata ‘dapat’ dalam Penjelasan Pasal 115 ayat (1) atau mau membatalkannya secara keseluruhan, ini agar diperbaiki permohonannya,” saran Anwar.
Anggota majelis panel hakim konstitusi Ahmad Fadlil Sumadi meminta agar permohonan yang menyatakan berlakunya Pasal 115 ayat (1) UU Kesehatan membatasi hak para pemohon perlu diperjelas.
“Apakah pembatasan ini untuk menghormati HAM orang lain yang bukan perokok, apakah pembatasan ini demi untuk ketertiban, ini harus diperjelas karena Saudara harus meyakinkan majelis jika perkara berlanjut ke sidang pleno. Bukankah pembatasan hak dibenarkan sepanjang diatur dengan undang-undang,” kata Fadlil.
