Kementerian Keuangan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan No. 86 Tahun 2024 tentang Risalah Lelang. Beleid itu dibuat sebagai payung hukum dalam memberikan pedoman dan pengaturan mengenai pembuatan Risalah Lelang kepada Pejabat Lelang Kelas I dan Pejabat Lelang Kelas II.
Selain itu, terbitnya aturan tersebut memungkinkan meningkatnya efektivitas dan efisiensi proses bisnis lelang pembuatan risalah lelang elektronik. Serta penyesuaian pelaksanaan lelang yang perlu atau tidak memerlukan penyusunan risalah lelang.
Risalah lelang adalah berita acara pelaksanaan Lelang yang dibuat oleh Pejabat Lelang yang merupakan akta autentik dan mempunyai kekuatan pembuktian sempurna.
Perwakilan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN), Andi Fachry Syam, mengatakan pembuatan risalah lelang mencakup tiga tahap utama. Pertama, sebelum pelaksanaan lelang. Dia menjelaskan, tahap tersebut diantaranya melakukan penyiapan kepala risalah lelang.
Baca juga:
- Begini Proses Lelang Eksekusi Jaminan Fidusia Pasca Putusan MK
- Bersiap, Kongres Perkumpulan Pejabat Lelang Kelas 2 Indonesia Segera Digelar
Kedua, saat pelaksanaan lelang. Tahap ini dilakukan pembacaan kepala risalah lelang serta penyiapan badan dan kaki risalah lelang. Ketiga, setelah pelaksanaan lelang. Tahap ini dilakukan penyelesaian risala lelang, kompilasi lampiran, pembuatan minuta risalah lelang, penjahitan dan penempelan, pembuatan dan penyampaian salinan risalah lelang.
“Serta pembuatan dan penyampaian kutipan risalah lelang,” ujar Andi dalam Upgrading rangkaian Kongres Persatuan Pejabat Lelang Kelas II Indonesia (PPL2I), bertema ‘Penguatan Peran Swasta dalam Layanan Lelang’, Senin (20/2/2025).
