Kementerian Agama resmi menerbitkan Surat Edaran Surat Edaran Menteri Agama No. 05 Tahun 2022 tentang Pedoman Penggunaan Pengeras Suara di Masjid dan Mushola pada 18 Februari lalu. Pedoman ini diterbitkan sebagai upaya meningkatkan ketentraman, ketertiban dan keharmonisan antar warga.
Namun terjadi pro dan kontra terkait SE Menag tersebut. Direktur Solusi dan Advokasi Institut, Suparji Ahmad, misalnya. Dia meminta Kementerian Agama meninjau ulang aturan tersebut karena kondisi dan situasi antara satu masjid dan mushola yang berbeda-beda.
“Terbitnya aturan itu harus ada landasan filosofis yang kuat, latar belakangnya harus jelas. Tidak bisa tiba-tiba menerbitkan aturan,” ujarnya di Jakarta, Rabu (23/2) kemarin. (Baca: Begini Pedoman Pengeras Suara di Masjid dan Mushala)
Sedangkan organisasi islam besar Muahammadiyah dan PBNU mendukung SE Menag tersebut. Ketua PP Muhammadiyah Dadang Kahmad dalam keterangan tertulis menyatakan pihaknya menyambut baik SE Menag tersebut.
"Bagus ada pengaturan. Supaya penggunaan pengeras suara masjid ataupun yang lain tidak sembarangan. Tidak sembarang waktu," ujarnya.
Sedangkan Rais Syuriyah PBNU Cholil Nafis mengatakan perlu ada sosialisasi terhadap tuntutan masyarakat, sehingga tidak menimbulkan salah paham. Pengeras suara atau toa masjid merupakan bentuk syiar, asal dipergunakan tepat pada waktunya.
"Memang ada relevansinya berkenaan dengan pengeras suara, adzan sama sekali tidak diatur (asalkan pada waktunya dan sesuai syariah), yang diatur adalah penggunaan pengeras suara untuk kegiatan, misalnya bacaan sebelum adzan atau tarhim," kata dia.
Untuk diketahui, ada poin baru yang diatur dalam SE Menteri Agama No. 05 Tahun 2022 tentang Pedoman Penggunaan Pengeras Suara di Masjid dan Mushola ini adalah volume maksimal pengeras suara yang diatur sesuai dengan kebutuhan dan paling besar 100 dB (desibel).
Sebelumnya, telah ada aturan penggunaan pengeras suara di masjid yang tercantum dalam LampiranInstruksi Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor KEP/D/101/1978 tentang Tuntutan Penggunaan Pengeras Suara di Masjid, Langgar dan Mushalla.
Instruksi Dirjen Bimas Islam tersebut sebenarnya hampir sama dengan SE Menag No. 05 Tahun 2022. Hanya saja, dalam Instruksi Dirjen Bimas Islam tersebut tidak mengatur secara detail besaran volume pengeras suara masjid dan mushalla.
Dan perlu diketahui, aturan mengenai pengeras suara sebenarnya juga diatur dalam Keputusan Menteri Negara (Kepmen) Lingkungan Hidup KEP-48/MENLH/11/1996 tentang Tingkat Baku Kebisingan. Untuk mencegah terjadinya gangguan yang tidak diinginkan, Ketika itu pemerintah membuat aturan mengenai nilai batasan kebisingan yang diperbolehkan di lingkungan.
Tingkat kebisingan ini dikelompokkan dan diperuntukkan untuk kawasan atau lingkungan terkait.
Peruntukan Kawasan: Perumahan dan permukiman sebesar 55 dB, Perdagangan dan jasa sebesar 70 dB, Perkantoran dan perdagangan sebesar 65 dB, Ruang terbuka hijau sebesar 50 dB, Industri sebesar 70 dB, Pemerintah dan fasilitas umum sebesar 60 dB, Rekreasi sebesar 70 dB, Bandara, stasiun kereta api dan pelabuhan masing-masing sebesar 70 dB.
Lingkungan Kegiatan: Rumah sakit atau sejenisnya sebesar 55 dB, Sekolah atau sejenisnya sebesar 55 dB, Tempat ibadah atau sejenisnya sebesar 55 dB.
