Pelanggaran HAM Tanjungpriok: Mascung dkk Divonis 2 dan 3 Tahun
Berita

Pelanggaran HAM Tanjungpriok: Mascung dkk Divonis 2 dan 3 Tahun

Baik pertimbangan hukum maupun putusan rangkaian perkara pelanggaran HAM berat Tanjungpriok saling bertolak belakang. Ada yang membebaskan, ada yang menghukum.

Gie
Bacaan 2 Menit
Pelanggaran HAM Tanjungpriok: Mascung dkk Divonis 2 dan 3 Tahun
Hukumonline
Meski sama-sama terlibat kasus pelanggaran HAM Tanjungpriok, agaknya Sutrisno Mascung dan 10 mantan anggota regu III Yon Arhanudse tidak seberuntung Danjen Kopasus Mayjen Sriyanto maupun Mantan Kapomdam Mayjen (Pur) Pranowo yang divonis bebas. Dalam putusannya (20/8), majelis hakim ad hoc HAM menyatakan Mascung dkk terbukti melakukan pelanggaran HAM berat dalam peristiwa Tanjungpriok, September 1984 silam.

Majelis juga berpendapat, peristiwa Tanjungpriok merupakan sebuah kejadian yang memang sudah direncanakan. Sebab, sebelum kejadian memanas, (alm) Amir Biki sudah pernah bernegosiasi dengan sejumlah perwira untuk membebaskan empat orang warga Tanjungpriok yang ditahan tanpa prosedur maupun status penahanan yang jelas.

BKO 

Menurut majelis, RA Butar Butar, selaku Dandim 0502 saat itu (sudah divonis 10 tahun penjara, red) yang dianggap mengetahui benar tentang adanya pergolakan massa di daerah Tanjungpriok, bukan melakukan negosiasi untuk mendamaikan situasi. Tapi justru malah meminta Bawah Kendali Operasi (BKO) kepada Batalion Arhanudse. Dandim menyelesaikan masalah bukan dengan arif dan bijak, ujar Binsar Gultom salah satu anggota majelis dalam persidangan.

Seharusnya adanya ancaman massa di Tanjungpriok saat itu, dikoordinasikan dengan Mapolres, bukan dengan mem-BKO pasukan dan mempersenjatai dengan senjata SKS semi otomatis yang mematikan. Bukan itu saja, menurut majelis, prosedur tetap (protap) tentang perintah menembak yang dikeluarkan Sriyanto tidak bisa dibuktikan. Untuk itu, unsur meluas dan terencana sebagaimana tercantum dalam tuntutan terhadap Mascung dkk dinilai majelis telah terbukti.

Mengenai penerapan asas retroaktif, majelis secara tegas menyebutkan penerapan asas retroaktif dapat diterapkan demi kepentingan HAM sesuai dengan pasal 28 (g) Amandemen UUD'1945. Penerapan asas retroaktif kerap kali menjadi perdebatan dengan adanya pasal 28 (i) Amandemen UUD 1945 yang justru menganut asas non retroaktif.

Usai putusan majelis dibacakan, Mascung dkk sepakat menyatakan banding. Para terdakwa nampak sudah siap membacakan secarik catatan kecil perihal keberatan mereka atas putusan majelis. Mascung sendiri merasa yakin ia tidak bersalah. Sebab apa yang dilakukannya adalah tindakan pembelaan diri.

Ia sendiri tidak mau menanggapi perihal perbedaan putusan antara dirinya dengan Sriyanto dan Pranowo. Itu bukan urusan saya, urusan saya cuma masalah ini, ujar Mascung usai sidang.

Majelis yang diketuai Andi Samsan Nganro, dalam putusannya menghukum Sutrisno Mascung selama tiga tahun penjara. Sedangkan kesepuluh anggota regu III pimpinan Mascung mendapat hukuman yang lebih ringan, yaitu dua tahun penjara. Vonis hakim bagi Mascung dkk lebih rendah ketimbang tuntutan JPU, Widodo Supriyadi yang menuntut 10 tahun.

Menurut majelis, sebelas orang terdakwa tersebut terbukti secara bersama-sama melakukan pelanggaran HAM berat dengan melakukan pembunuhan yang mengakibatkan sejumlah korban meninggal dan luka-luka. Mereka terbukti melanggar pasal 7(b) jis pasal 9 huruf a, pasal 37 UU No.26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM jo pasal 55 KUHP.

Perlu disampaikan, berdasarkan pengamatan hukumonline, pertimbangan hukum dalam kasus Mascung dkk berbeda dengan pertimbangan untuk kasus Sriyanto--yang dalam peristiwa Tanjungpriok 1984 bertindak sebagai Kepala Seksi Operasi (KASI Ops). Kalau dalam pertimbangan hukum kasus Sriyanto, majelis menyatakan Mascung dkk dianggap melakukan pembelaan diri karena massa yang dipimpin (alm). Amir Biki yang mendatangi Mapolres sudah brutal dan melempari aparat.

Sedangkan, dalam pertimbangan hukum di kasus Mascung dkk, disebutkan bahwa keadaan yang memanas justru timbul setelah pasukan regu III Yon Arhanudse 6 turun dan membentuk barisan. Sehingga, keadaan siap siaga inilah yang kemudian memancing massa mengamuk.

Tags:
Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info