Pelanggaran Kode Etik Advokat: Minim Pengaduan, Apalagi Sanksi
Berita

Pelanggaran Kode Etik Advokat: Minim Pengaduan, Apalagi Sanksi

Beberapa organisasi profesi pengacara mengaku kalau mereka sedikit sekali, bahkan ada yang tidak pernah menerima pengaduan adanya pelanggaran kode etik advokat. Karena pengacara-pengacara di Indonesia selalu menjunjung tinggi kode etik profesinya?

Leo/APr
Bacaan 2 Menit
Pelanggaran Kode Etik Advokat: Minim Pengaduan, Apalagi Sanksi
Hukumonline

Kode etik dalam perspektif universal adalah wujud konkret dari etika profesi yang melekat dalam diri setiap pengemban profesi sebagai bagian dari komitmen moralnya sebagai warga masyarakat yang menjalankan fungsi tertentu di dalam masyarakat.

Bagi profesi advokat di Indonesia, kode etik yang harus dijunjung tentunya adalah kode etik yang berlaku di organisasi profesinya. Sayangnya, organisasi profesi advokat di Indonesia saat ini masih terpecah-pecah. Otomatis, kode etik yang dijunjung oleh tiap organisasi juga berbeda.

Di Indonesia, saat ini sekurang-kurangnya terdapat 10 organisasi profesi hukum. Tiga diantaranya, Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN), Asosiasi Advokat Indonesia (AAI), dan Ikatan Penasehat Hukum Indonesia (IPHI) yang telah menyepakati kode etik advokat bersama. Kode etik bersama tersebut mulai diberlakukan pada 1996.

Sanksi bervariasi

Pelanggaran kode etik advokat sanksinya bervariasi. Biasanya mulai dari teguran lisan sampai yang paling berat adalah ancaman pemecatan dari organisasi profesinya. Namun, laporan pelanggaran kode etik, apalagi pemberian sanksi, masih menjadi sesuatu yang langka dalam era penegakan hukum di Indonesia.

Seorang pengacara mengeluh kalau dirinya bosan melaporkan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh rekan seprofesinya. Ia mengungkapkan telah berkali-kali mengadukan seorang pengacara, yang namanya cukup kondang khususnya untuk perkara kepailitan, ke organisasi profesinya atas dasar pelanggaran kode etik pada suatu perkara transaksi derivatif.

Namun sampai saat ini, pengaduan tersebut tidak pernah ada hasilnya. "Untuk satu laporan, mereka bilang ini bukan kompetensi mereka karena ada unsur pidananya. Sementara untuk laporan yang lain, nggak ada hasilnya. Cuma dilempar ke sana-ke mari," ujarnya.

Waktu dirinya melapor ke Dewan Pimpinan Cabang (DPC), mereka bilang laporan sudah diterima dan sudah disampaikan ke DPP (Dewan Pimpinan Pusat). Sementara waktu bertanya ke DPP, mereka bilang laporan ini harusnya ditangani oleh DPC.

Tags:
Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info