Kematian Warga Negara Indonesia (WNI) yang berada di luar negeri mendapat sepenuhnya perlindungan dari negara. Perlindungan adalah segala upaya untuk melindungi kepentingan WNI dalam mewujudkan terjaminnya pemenuhan hak, dengan demikian negara wajib melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia yang tertuang jelas dalam alinea ke-4 Pembukaan UUD 1945.
Pasal 46 ayat (1) Perpres No. 96 Tahun 2018 tentang Kependudukan, menjelaskan apabila WNI meninggal dunia di luar wilayah Indonesia, maka kematian tersebut wajib dilaporkan kepada perwakilan Republik Indonesia dengan memenuhi beberapa persyaratan, yaitu:
1. Kutipan akta kematian/bukti pencatatan kematian dari negara setempat
2. Dokumen perjalanan RI
3. Surat keterangan yang menunjukkan domisili atau surat keterangan pindah luar negeri
Baca Juga:
- Cara Kerja Yellow Notice yang Dikirimkan Polri ke Interpol Swiss
- Mengenal Cacat Hukum
- Aturan Penghapusan Tenaga Honorer Beserta Alasannya
Lalu, dalam Pasal 46 ayat (1) Perpres No. 96 Tahun 2018 juga mengatur bahwa dalam hal negara setempat tidak menyelenggarakan pencatatan kematian bagi orang asing, maka pencatatan WNI dapat dilaksanakan pada perwakilan Republik Indonesia dengan memenuhi beberapa persyaratan, yaitu:
1. Surat keterangan kematian dan instansi yang berwenang di negara tersebut
2. Dokumen perjalanan Republik Indonesia
3. Surat keterangan yang menunjukkan domisili atau surat keterangan pindah luar negeri
Selain itu, jika keluarga menginginkan pemulangan jenazah dari luar negeri, maka harus memenuhi berkas-berkas persyaratan sebagai berikut:
1. Permohonan mengekspor jenazah dari agensi resmi.
2. Paspor almarhum
3. Paspor pengiring jenazah yang berlaku
4. Sertifikat medis kematian dari rumah sakit
5. Izin ekspor otoritas setempat
6. Sertifikasi penyegelan
7. Sertifikasi pembalseman dari rumah sakit otoritas
Proses penerbitan surat keterangan kematian untuk jenazah yang akan dipulangkan kembali ke Indonesia dapat ditunggu menyesuaikan dengan jadwal pelayanan dan jika berkas telah lengkap.
Kemudian, setelah berkas persyaratan dipenuhi, maka Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) dan Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) akan berkoordinasi dengan otoritas yang mengurusi jenazah.
KBRI dan KJRI juga akan menanggung biaya pemulangan jenazah jika pihak keluarga yang ditinggalkan merupakan keluarga kurang mampu. Namun, bagi keluarga yang ditinggalkan merupakan keluarga mampu, KBRI dan KJRI hanya akan mengurus mengenai administrasi jenazah.
Pihak berwenang yang dapat mengurus jenazah hanyalah pihak perusahaan atau orang yang bertanggungjawab. Ada beberapa hal yang perlu dilakukan sebelum jenazah dipulangkan,.
Pertama, sejak seorang WNI telah diketahui atau dinyatakan meninggal dunia, maka pihak yang bertanggungjawab wajib melapor pada pihak kepolisian dan KJRI.
Namun, jika seorang WNI dinyatakan meninggal dalam kondisi tidak wajar atau diluar penanganan rumah sakit, maka pihak kepolisian akan meminta otopsi pada jenazah untuk mengetahui sebab kematian.
Lalu, memilih agen dan jalur resmi agar agen tersebut dapat mempersiapkan peti mati yang disesuaikan dengan jenis jalur kepulangan jenazah, dengan jalur darat atau jalur udara.
Kematian WNI di luar negeri dijamin oleh negara mengenai perlindungannya. Perlindungan bagi WNI yang meninggal di luar negeri diberikan negara dalam bentuk pelaporan kematian dan juga tata cara pengurusan pemulangan jenazah ke Tanah Air.
















