Uji coba perluasan ganjil genap di ibukota akan dilaksanakan mulai 6–12 Juni 2022 mendatang. Terkait perluasan ganjil genap ini, jangan pernah berpikir untuk berlaku curang dengan penggunaan pelat nomor palsu. Pasalnya, ada sanksi yang mengintai pelakunya.
Pelat Nomor atau Tanda Nomor Kendaraan
Berdasarkan Pasal 65 UU LLAJ, pelat nomor atau tanda nomor kendaraan merupakan salah satu bukti bahwa kendaraan bermotor telah diregistrasi.
Kemudian, Pasal 68 UU LLAJ menerangkan sejumlah ketentuan sebagai berikut.
- Kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan wajib dilengkapi dengan STNK dan tanda nomor kendaraan bermotor.
- STNK memuat data kendaraan bermotor, identitas pemilik, nomor registrasi kendaraan bermotor, dan masa berlakunya. Kemudian, pelat nomor atau tanda nomor kendaraan bermotor memuat kode wilayah, nomor registrasi, dan masa berlaku.
- pelat nomor harus memenuhi syarat bentuk, ukuran, bahan, warna, dan cara pemasangan.
Baca juga:
- Perbedaan Surat Tilang Merah dan Biru
- Berlaku Mulai 6 Juni, Ini Aturan dan Lokasi Perluasan Ganjil Genap Baru
- DKI Jakarta Lanjutkan Aturan Sistem Berkendara Ganjil-Genap
Sanksi Penggunaan Pelat Nomor Palsu
Menggunakan pelat nomor palsu untuk menyiasati ganjil genap terkesan mudah dan praktis. Harga pelat nomor palsu pun terbilang murah, sekitar Rp200 ribu di pasaran. Namun, perlu diketahui bahwa tindakan ini termasuk dalam pelanggaran hukum. Sebagaimana tindak pidana, tentu ada sanksi yang mengintai pelakunya.
Polisi berhak melakukan pemeriksaan pelat nomor. Pemeriksaan tersebut dapat dilakukan secara berkala atau insidental sesuai dengan kebutuhan. Untuk pemeriksaan tersebut, Pasal 256 UU LLAJ menerangkan bahwa polisi berwenang untuk:
- menghentikan kendaraan bermotor;
- meminta keterangan kepada pengemudi; dan/atau
- melakukan tindakan lain menurut hukum secara bertanggung jawab.
Jika tidak menggunakan pelat nomor sesuai ketentuan termasuk halnya pelat palsu, pengendara dapat dikenai sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 280 UU LLAJ yang mengatur bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang tidak dipasangi Tanda Nomor Kendaraan bermotor yang ditetapkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dipidana dengan kurungan paling lama dua bulan atau denda paling banyak Rp500 ribu.
Saat bertugas, polisi tidak membutuhkan alat untuk cek pelat nomor asli dan palsu. Pasalnya, perbedaan pelat nomor asli dan palsu dapat dilakukan dengan memperhatikan kondisi pelat. Selain bahan yang hitam mengkilap dan tebal, pada pelat asli terdapat garis putih di sekitarnya. Kemudian, emboss kepolisian serta tulisan dan pola cetaknya pun terlihat jelas.
Sebaliknya, pelat palsu umumnya berwarna pias (tidak terlalu cerah) dan tidak terlalu tebal karena berbahan dasar seng atau besi. Selain itu, umumnya cetakan dan warna nomor atau huruf pada pelat palsu tidak seragam.
Perluasan Ganjil Genap Sesuai Pergub
Diberlakukannya ganjil genap merupakan upaya yang dilakukan demi menekan kemacetan. Pembatasan kendaraan bermotor dengan sistem pelat nomor ganjil dan genap mulai diberlakukan sejak 30 Agustus 2016 lalu.
Sebelum perluasan, ganjil genap hanya diberlakukan di 13 ruas jalan. Namun, jika merujuk pada Pergub DKI Jakarta 88/2019, penambahan 12 ruas jalan ini sesuai dengan ketetapan yang ada.
Diterangkan dalam Pasal 1 Pergub DKI Jakarta 88/2019, Gubernur menetapkan ruas jalan sebagai kawasan pembatasan lalu lintas dengan sistem ganjil-genap di 25 ruas jalan berikut.
- Jalan Pintu Besar Selatan;
- Jalan Gajah Mada;
- Jalan Hayam Wuruk;
- Jalan Majapahit;
- Jalan Medan Merdeka Barat;
- Jalan M.H. Thamrin;
- Jalan Jenderal Sudirman;
- Jalan Sisingamangaraja;
- Jalan Panglima Polim;
- Jalan Fatmawati mulai dari Simpang Jalan Ketimun 1 s.d. Simpang Jalan TB Simatupang;
- Jalan Suryopranoto;
- Jalan Balikpapan;
- Jalan Kyai Caringin;
- Jalan Tomang Raya;
- Jalan Jenderal S. Parman mulai dari Simpang Jalan Tomang Raya s.d. Jalan Gatot Subroto;
- Jalan Gatot Subroto;
- Jalan M.T. Haryono;
- Jalan H.R. Rasuna Said;
- Jalan D.I. Panjaitan;
- Jalan Jenderal A. Yani mulai dari Simpang Jalan Bekasi Timur Raya s.d. Simpang Jalan Perintis Kemerdekaan;
- Jalan Pramuka;
- Jalan Salemba Raya Sisi Barat dan Jalan Salemba Raya Sisi Timur mulai dari Simpang Jalan Paseban Raya s.d. Simpang Jalan Diponegoro;
- Jalan Kramat Raya;
- Jalan St. Senen; dan
- Jalan Gunung Sahari.
Itulah informasi ke-25 ruas jalan dengan sistem ganjil genap sesuai dengan Pergub DKI Jakarta. Ingat, jangan sekalipun menggunakan pelat nomor palsu karena akan ada sanksi pidana yang mengintai.
Kesulitan mengikuti perubahan berbagai peraturan? Pusat Data Hukumonline menyediakan versi konsolidasi yang menghimpun perubahan peraturan dalam satu naskah. Akses penuh Pusat Data Hukumonline dengan berlangganan Hukumonline Pro Plus sekarang!
















