Ali menegaskan, BPJS sangat penting untuk kemajuan Indonesia. Pasalnya, dalam menghadapi era globalisasi, salah satu hal utama yang harus dipenuhi adalah hak atas jaminan pelayanan kesehatan. “Kebutuhan dasar masyarakat harus dipenuhi dulu kalau Indonesia mau bergerak maju,” ucapnya.
Sementara, Ketua Umum Lembaga Anti Fraud Asuransi Indonesia (LAFAI), Yaslis Ilyas, mengingatkan ketika BPJS beroperasi harus diwaspadai kemungkinan terjadinya tindak kecurangan (fraud). Menurutnya kecurangan itu dapat dilakukan berbagai pihak dalam mata rantai pelayanan kesehatan untuk mendapat keuntungan tertentu. Misalnya, tagihan atau kwitansi palsu, klaim asuransi palsu, iklan menyesatkan dan pencurian identitas peserta.
Mengacu penyelenggaraan asuransi kesehatan di Amerika Serikat tahun 1992, sebagian besar tindak kecurangan itu dilakukan oleh provider atau RS dan sisanya dilakukan peserta. Untuk kecurangan yang dilakukan RS misalnya, seorang peserta harus dioperasi kecil. Namun, pihak RS mengklaim ke badan penyelenggara asuransi jika tindakan medis yang dilakukan adalah operasi besar yang biayanya lebih mahal ketimbang operasi kecil. Mengacu hal itu maka badan penyelenggara asuransi dirugikan oleh RS.
Untuk kecurangan yang berpotensi dapat dilakukan peserta asuransi yaitu ketika identitas peserta digunakan oleh orang lain. Alhasil, yang mendapat manfaat dari pelayanan BPJS bukan si peserta. Mengingat dana yang bakal dikelola BPJS jumlahnya sangat banyak dan milik publik, maka pengawasan harus dilakukan secara ketat oleh semua pihak. Sejalan dengan itu dibutuhkan regulasi yang kuat agar mampu mencegah terjadinya kecurangan tersebut. “Menetapkan badan yang bertanggungjawab dalam monitoring dan evaluasi terhadap kemungkinan terjadinya fraud,” urainya.