Badan Legislasi (Baleg) DPR bakal tancap gas melakukan pembahasan terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) bersama pemerintah. Berdasarkan jadwal yang telah dibuat tim Panitia Kerja (Panja) RUU TPKS di Baleg, target pengesahan RUU TPKS menjadi UU pada April mendatang.
“Mudah-mudahan RUU ini sebelum masa reses ini sudah kita sahkan (jadi UU, red). Jadi kalau kita lihat jadwal Rapat Panja, 5 April di Baleg ini RUU kita harapkan bisa selesai,” ujar Ketua Baleg Supratman Andi Agtas saat memimpin rapat kerja dengan pemerintah di Komplek Gedung Parlemen, Kamis (24/3/2022) kemarin.
Dia mengatakan RUU TPKS menjadi usul inisiatif DPR. Karenanya, pemerintahlah yang membuat dan menyusun daftar inventarisasi masalah (DIM). Baleg pun telah menerima DIM dan telah disebar ke 9 fraksi partai untuk dipelajari dan bahan pembahasan nantinya bersama pemerintah yang akan dimulai pada Senin (28/3/2022) pekan depan.
Baca:
- Hanya Fraksi PKS yang Menolak RUU TPKS Jadi Usul Inisiatif DPR
- Pemerintah Bakal Kirimkan DIM RUU TPKS Sebelum Reses
Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) I Gusti Ayu Bintang Darmawanti mengatakan pemerintah bakal siap melakukan pembahasan secara intensif bersama Baleg sesuai mekanisme yang berlaku. Dia bilang keberadaan RUU TPKS mendesak agar dapat dirampungkan dalam rangka melindungi kalangan perempuan dan anak dari kekerasan seksual.
“Makanya menjadi urgen pengesahan RUU TPKS menjadi UU bila ditelisik dari aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis,” kata dia.
Dia menegaskan sejauh ini belum adanya payung hukum yang bersifat khusus mengatur sistem pencegahan dan penanganan tindak pidana kekerasan seksual. Untuk memulai pembahasan, pemerintah telah Menyusun DIM RUU TPKS dengan sebelumnya menyerap aspirasi dari banyak pemangku kepentingan termasuk elemen masyarakat. Dia memastikan materi DIM RUU TPKS tidak tumpang tindih dengan peraturan perundang-undangan lain.
Tim dari pemerintah telah melakukan harmonisasi dengan sejumlah peraturan perundangan yang mengatur tentang hal serupa. DIM RUU TPKS yang telah disusun menitikberatkan upaya keberpihakan terhadap kepentingan terbaik untuk korban agar mendapat perlindungan dan pemenuhan hak-hak korban, keluarga korban, dan saksi secara cepat, tepat, dan komprehensif. Termasuk soal hak ganti rugi atau restitusi bagi korban tindak pidana.
“Dalam rangka itulah, dibuat penyelenggaraan layanan terpadu melalui mekanisme one stop service menjadi terobosan baru yang diperkuat dalam pelaksanaannya di tingkat pusat dan daerah,” lanjutnya.
Perempuan yang biasa disapa Bintang Puspayoga itu mengatakan DIM yang dibuat pemerintah bakal memperkuat koordinasi antar pemerintah pusat dan daerah melalui kementerian dan/atau lembaga terkait. Kemudian pemerintah daerah dan masyarakat serta lembaga layanan berbasis masyarakat berupaya melakukan pencegahan, penanganan, perlindungan, dan pemulihan korban.
Dia melanjutkan DIM RUU TPKS pun mencakup penguatan kapasitas sumber daya manusia penyedia layanan serta aparat penegak hukum yang bakal dilakukan pemerintah. Tentu saja dalam memastikan layanan dan pendampingan korban korban dengan mengedepankan prinsip hak asasi manusia dan sensitivitas gender.
Sebagaimana diketahui, RUU TPKS menjadi usul inisiatif DPR setelah diparipurnakan pada pertengahan Januari lalu. Namun dalam perkembangannya, pembahasan sempat terkendala akibat belum adanya penunjukan dari Badan Musyawarah (Bamus) saat itu. Namun demikian, akhirnya Bamus di pertengahan Maret menunjuk Baleg menjadi alat kelengkapan dewan yang membahas RUU TPKS bersama pemerintah.
