Pembangunan Smelter Terkendala Pasokan Listrik
Berita

Pembangunan Smelter Terkendala Pasokan Listrik

Perusahaan yang berada di daerah timur Indonesia masih kesulitan mendapatkan pasokan listrik.

FNH
Bacaan 2 Menit
Kantor Kamar Dagang dan Industri Indonesia. Foto: Sgp
Kantor Kamar Dagang dan Industri Indonesia. Foto: Sgp

Wakil Ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Bidang Perdagangan Logistik dan Distribusi, Natsir Mansyur, meminta PT PLN (Persero)menyediakan kebutuhan listrik untuk menggerakkan smelter yang akandibangun. Hingga saat ini perusahaan yang tengahdan akanmembangun smelter masih kebingungan akan pasokan listrik, terutama perusahaan yang di daerah timur Indonesia.


“Kita harap PLN dapat menyediakan pasokan listrik untuk smelter ini,” kata Natsir di Jakarta, Kamis (28/6).


Menurut perhitungan Natsir, jika pemerintah mengabulkan 40 proposal pembangunan smelter dari 167 proposal yang masuk, PLN harus menyediakan energi listrik sebesar 1500 Megawatt. Empat puluhsmelter ini tentunya mencakupi mineral yang ada di Indonesia mulai dari nikel, tembaga, besi, dan sebagainya. Tiap jenis mineral iniakan membutuhkan energi listrik yang berbeda.


Sejauh ini, Kadin telah bekerja sama dengan PLN, yaknimembentuk tim kerja dalam proses pembangunan smelter. Namun, kata Natsir, pembangunan smelter ini tidak dapat dilakukan serentak di Indonesia karena tiap mineral dan tiap kondisi daerah memiliki kondisi yang berbeda.


“Selain itu melalui pembangunan smelter terutama di daerah-daerah terpencil, diharapkan dapat menciptakan pertumbuhan ekonomi di daerah-daerah terpencil,” ujarnya.


Terkait dengan energi listrik yang digunakan untuk smelter nanti, Natsir menegaskan bahwa semua pabrik smelter tidak akan menggunakan Bahan Bakar Minyak (BBM),tapimengarah kepada penggunaan Bahan Bakar Gas (BBG) atau batubara. Pasalnya, penggunaan BBM hanya akan memperbesar biaya produksi.


Untuk diketahui, rencana pembangunan smelter ini semulanya berawal dari amanatUU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba). Dalam UU Minerba dijelaskan, setiap perusahaan tambang mineral wajib membangun smelter hingga 2014. Setelah itu, pemerintah akan melarang perusahaan tambang melakukan aktivitas ekspor mineral mentah.


Direktur Utama PLN Nur Pamudji menyatakan kesanggupannya memenuhi permintaan Kadin.Hanya saja, jikapermintaan penyediaan energi listrik terutama untuk BBG dan batubara, iamenyatakan ketidaksiapan PLN untuk menyelesaikan dalam kurun waktu dua tahun. Pasalnya, untuk menyiapkan pembangunan pembangkit energi BBG dan batubara membutuhkan waktu 3 hingga 5 tahun.


“Kalau diminta dalam jangka waktu satu tahun, PLN tidak  bisa,” tuturnya.


Namun, lanjut Pamudji, akan berbeda halnya jika perusahaan tambang ingin membangun smelter di pulau Jawa. Ketersediaan listrik di pulau Jawa jauh lebih baik dari pada daerah timur Indonesia seperti Papua. Jika perusahaan tambang tetap ingin mendapatkan energi listrik dalam jangka waktu satu tahun, PLN hanya dapat memberikan pembangkit listrik dengan menggunakan BBM.


“Hanya itu saja yang bisa disediakan dalam jangka waktu singkat jika smelter dibangun di daerah Papua,” katanya.


Penyediaan pembangkit energi listrik di daerah Timur Indonesia memang memakan waktu yang lama. Pamudji menjelaskan, selain butuh lahan yang cukup besar, daerah setempat juga harus menyediakan pelabuhan untuk mengirimkan bahan bakar. Belum lagi harus mengurus izin, studi AMDAL yang tentunya akan memakan waktu lebih lama.

Tags:
Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info