Agar terbayang seberapa besar kekuasaan Presiden, maka perlu disadari bahwa Presiden memimpin seluruh kementerian dan pemerintahan daerah yang ada. Bisa dibayangkan satu kementerian Badan Usaha Milik Negara saja, membawahi seluruh BUMN yang asetnya per 2018 mencapai Rp8.2017,97 triliun (BPS 2019).
Sementara itu, untuk urusan keuangan, Presiden dan jajarannya bersama DPR, menentukan hidup matinya seluruh kementerian/lembaga negara/pemerintah daerah melalui APBN. Untuk APBN 2019 tercatat belanja negara setahun sebesar Rp2.461 triliun, dan pendapatan negara Rp2.165 triliun (Kemenkeu). Maka perlu kontrol yang kuat agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan, termasuk penyalahgunaan anggaran. Salah satunya dengan membatasi masa jabatan Presiden yang tidak terlalu lama.
Berdasarkan Buku Naskah Komprehensif perubahan UUD 1945 yang diterbitkan oleh Mahkamah Konstitusi, diketahui bahwa saat itu, pada Rapat Sidang Umum BP MPR 1999 Ke-2, yang dilaksanakan pada tanggal 6 Oktober 1999, semua sepakat pembatasan masa jabatan Presiden untuk dua periode.
Hal ini juga sesuai dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (TAP MPR) Nomor XIII/MPR/1998 Tahun 1998 tentang Pembatasan Masa Jabatan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Betapa pentingnya pembatasan masa jabatan Presiden, sehingga TAP MPR tersebut diterbitkan pada 13 November 1998, tidak lama setelah peralihan rezim dari Presiden Suharto ke Presiden Habibie.
Pembatasan masa jabatan Presiden yang dilakukan pada perubahan pertama UUD 1945 tentu sebuah capaian yang tidak sederhana di masa reformasi. Perubahan demikian bahkan lebih cepat dari pada di Amerika Serikat yang merupakan kampiun demokrasi, yang baru mengadopsi pembatasan masa jabatan Presiden hingga dua periode pada amandemen kedua puluh satu tahun 1951.
Hal itu terjadi setelah mereka mengalami pengalaman buruk Presiden Franklin Delano Rosevelt terpilih hingga empat kali dan melanggar kesepakatan tidak tertulis yang dimulai sejak George Washington untuk memerintah maskimal dua periode (Maltz, 2007). Dengan demikian, aneh bila Indonesia yang memiliki pengalaman buruk masa jabatan Presiden yang terlalu lama pada Orde Lama dan orde Baru, dan mengubahnya pada perubahan pertama, kini justru ingin memperpanjang kembali masa jabatan Presiden.
Tidak Urgen
Berdasarkan kajian dari Institute For Democracy and Electoral Assistance (IDEA) tahun 2017, perubahan konstitusi seharusnya ditujukan untuk tiga hal. Pertama, untuk penyesuaian lingkungan sebagai syarat bekerjanya sistem politik, seperti karena adanya perubahan ekonomi, teknologi, hubungan internasional, demografi, dan jumlah penduduk. Kedua, untuk mengoreksi ketentuan yang sudah usang. Ketiga, untuk meningkatkan jaminan hak konstitusional atau memperkuat pelembagaan demokrasi.
