Ketiga, dalam pemberantasan korupsi, terutama termasuk mega korupsi, akan lebih bisa berhasil apabila dibantu oleh atau bekerja sama dengan penegak hukum dari negara lain. Tetapi, hal seperti itu harus memenuhi prasyarat dual criminality. Artinya, rumusan korupsi yang dipakai harus sama dengan rumusan korupsi yang tertulis dalam undang-undang negara lain. Sebagai informasi, hampir semua negara lain dalam undang-undangnya merumuskan korupsi sebagai rumusan suap-menyuap. Artinya, kerja sama antar negara akan lebih mudah apabila yang ditangani adalah korupsi jenis suap-menyuap.
Sebagai informasi, rumusan korupsi dalam United Convention Against Corruption (UNCAC) juga lebih dekat ke rumusan suap-menyuap. Perlu diketahui juga, parameter penting yang digunakan dalam survei IPK adalah suap-menyuap. Artinya, rumusan korupsi secara internasional adalah suap-menyuap. Indonesia adalah satu-satunya negara di dunia yang sibuk mengejar-ngejar korupsi jenis merugikan keuangan negara, tetapi membiarkan suap-menyuap terjadi. Bahkan, praktek suap-menyuap tersebut banyak terjadi di lingkungan aparat penegak hukum sendiri plus pemeriksa keuangan negara.
Dari tiga hal di atas, terlihat bahwa apabila penegakan hukum dalam rangka pemberantasan korupsi berfokus pada mengejar-ngejar korupsi jenis merugikan keuangan negara maka: 1) tidak menghilangkan praktek korupsi di lapangan, karena tidak menghilangkan suap-menyuap, 2) mengesampingkan perintah undang-undang, karena yang lebih banyak dirumuskan adalah korupsi jenis suap-menyuap, dan 3) mengecilkan memungkinkan mendapatkan bantuan dari atau bekerja sama dengan negara lain.
Lalu, mengapa aparat penegak hukum masih bersikukuh lebih senang mengejar-ngejar korupsi jenis merugikan keuangan negara? Kemungkinan besar karena aparat penegak hukum tidak pernah melakukan riset mengidentifikasi jenis korupsi yang sebenarnya terjadi di lapangan. Tidak mengidentifikasi “musuh” secara akurat. Di samping itu, aparat penegak hukum kurang mencermati rincian bunyi pasal-pasal dalam undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi. Dan juga, aparat penegak hukum kurang bergaul dengan aparat penegak hukum negara-negara lain, terutama negara maju yang telah berhasil memberantas korupsi. Kemungkinan lain yang tidak terucap adalah bahwa karena suap-menyuap juga banyak terjadi di kalangan aparat penegak hukum.
Bagaimana Presiden Prabowo?
Presiden Prabowo yang sangat bertekad dan bersemangat tinggi untuk memberantas korupsi perlu merenungkan hasil pemberantasan korupsi selama setahun pertama masa kepresidenannya. Bisa saja Presiden Prabowo memilih membiarakan aparat penegak hukumnya terus menggunakan cara kerja penegakan hukum seperti yang selama ini telah dilakukan. Cara kerja yang sama dengan cara kerja yang dipergunakan selama masa-masa kepresidenan Soeharto, SBY maupun Jokowi. Sambil berharap mudah-mudahan di akhir masa kepresidenannya nanti korupsi bisa diberantas.
Presiden Prabowo bisa juga menelaah ulang cara kerja penegakan hukum dalam pemberantasan korupsi. Penelaahan ulang dengan: 1) mengkaji secara akurat untuk mengidentifikasi korupsi jenis apa yang sebenarnya paling banyak terjadi di lapangan, 2) mencermati ulang rumusan jenis korupsi yang tertulis dalam undang-undang yang berlaku, dan 3) berkomunikasi dengan aparat penegak hukum negara lain, untuk memahami prasyarat yang perlu dipenuhi agar bisa mendapatkan bantuan dari atau bekerja sama dengan negara lain.
Penulis memperkirakan apabila penelaahan ulang tersebut dilakukan, maka selama sisa masa kepresidenan Prabowo nanti fokus pemberantasan korupsi akan bergeser ke korupsi jenis suap-menyuap. Suap-menyuap dalam segala bentuknya baik langsung maupun tidak langsung.
