Lebih fokus pada suap-menyuap akan menjadikan Indonesia setara dengan negara-negara lain yang sudah berhasil dalam pemberantasan korupsi, seperti Hong Kong, Singapore, negara-negara anggota OECD, dan lain-lain. Dan, akan to the point ke parameter IPK.
Satu hal lagi yang perlu diperhatikan oleh Presiden Prabowo apabila membiarkan aparat penegak hukumnya tetap berfokus pada mengejar-ngejar korupsi jenis merugikan keuangan negara, cara kerja tersebut telah menjadikan banyak keputusan bisnis, keputusan manajerial maupun keputusan administrasi “dikemas” menjadi suatu tindak pidana korupsi. Hal ini menjadikan banyak pihak di luar aparat penegak hukum melihatnya sebagai bentuk kriminalisasi terhadap keputusan bisnis, keputusan manajerial, ataupun keputusan administrasi. Hal-hal seperti ini menimbulkan ketakutan-ketakutan yang tidak perlu yang pada akhirnya menjadikan para birokrat pemerintah, para manajemen BUMN, dan pihak-pihak yang terkait enggan atau setidak-tidaknya lamban dalam proses pengambilan keputusan.
Kengganan atau kelambanan dalam proses pengambilan keputusan tersebut secara akumulatif nasional menjadikan roda perputaran ekonomi tidak bisa cepat. Artinya, pertumbuhan ekonomi nasional menjadi tidak bisa setinggi apabila perputaran ekonomi lancar dan cepat. Artinya lagi, penegakan hukum dalam rangka pemberantasan korupsi yang berfokus pada mengejar-ngejar korupsi jenis merugikan keuangan negara secara nyata berdampak menghambat pertumbuhan ekonomi.
Merujuk pada pengalaman penulis pada saat merancang buku BPKP yang berjudul Strategi Pemberantasan Korupsi Nasional edisi Maret 1999 yang juga diterbitkan oleh BPKP, pemberantasan korupsi yang efektif membutuhkan strategi yang tepat. Dan, strategi yang tepat tersebut harus bersifat komprehensif dan terintegrasi. Mudah-mudah-mudahan ke depan tidak terjadi doing the same thing over and over again and expecting different results. Mudah-mudahan dalam pemberantasan korupsi, nantinya Presiden Prabowo akan dapat memberikan hasil yang berbeda dibandingkan dengan presiden-presiden sebelumnya. Di samping itu, mudah-mudahan keinginan Presiden Prabowo untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 8 % akan benar-benar tercapai.
*) Amien Sunaryadi, Wakil Ketua KPK 2003-2007
Artikel Opini ini adalah tulisan pribadi Penulis, isinya tidak mewakili pandangan/sikap Redaksi Hukumonline atau institusi manapun
