Baru saja Indeks Persepsi Korupsi (IPK) tahun 2025 dari Transparency International keluar. IPK Indonesia bercokol di angka 34 dari skala 100 dengan posisi ranking 109. Penurunan signifikan dibandingkan dengan IPK tahun sebelumnya yaitu 37 dengan posisi ranking 99. Artinya korupsi di Indonesia dirasakan masih tetap sangat banyak. IPK yang baru keluar ini menunjukkan hasil kerja setahun pertama Presiden Prabowo. Sayangnya, hasil tersebut belum menunjukkan tanda-tanda awal dari keberhasilan dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Namun demikian, masih ada waktu tiga tahun lebih untuk bekerja memberantas korupsi.

Tulisan ini merupakan kelanjutan dari tulisan penulis yang berjudul “Pemberantasan Korupsi dari Presiden ke Presiden: Selalu Gagal” yang telah dimuat di Hukumonline pada tanggal 23 Juli 2025.
Situasi Presiden Prabowo terlihat sama dengan situasi presiden-presiden sebelumnya. Presiden Soeharto, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), dan Joko Widodo (Jokowi), semuanya di awal masa kepresidenan telah menunjukkan tekad dan semangat untuk memberantas korupsi. Di sepanjang masa kepresidenan masing-masing, upaya pemberantasan korupsi juga telah dilakukan dengan serius. Akan tetapi, di akhir masa kepresidenan mereka masing-masing, ternyata tingkat korupsi tetap masih tinggi. Artinya, upaya pemberantasan korupsi di sepanjang masa-masa kepresidenan tersebut telah gagal memberantas korupsi. Masa kepresidenan BJ. Habibie, Abdurrahman Wahid (Gusdur), dan Megawati tidak diperhatikan karena masa kepresidenan yang terlalu pendek. Sedangkan masa kepresidenan Soekarno tidak dianalisa karena dalam periode tersebut sangat tercampur-aduk dengan urusan mempertahankan kemerdekaan dan keutuhan negara.
Di awal masa kepresidenan Prabowo ini, terlihat dengan nyata bahwa Presiden Prabowo memiliki tekad dan semangat yang sangat tinggi untuk memberantas korupsi. Akan tetapi, setelah satu tahun penuh bekerja keras memberantas korupsi ternyata hasilnya belum menunjukkan tanda-tanda awal bahwa di akhir masa kepresidenannya nanti korupsi akan bisa diberantas. Untuk itu, hasil dan cara kerja pemberantasan korupsi selama setahun terakhir ini harus dievaluasi. Setelah itu harus diperbaiki agar di akhir masa kepresidenan nanti tekad dan semangat pemberantasan korupsi dari Presiden Prabowo akan menunjukkan hasil bahwa korupsi bisa diberantas.
Tiga presiden telah bekerja keras memberantas korupsi, tetapi hasil akhirnya sama yaitu korupsi gagal diberantas. Kalau hasil akhirnya sama, maka perlu dilihat bagaimana cara kerjanya. Ternyata cara kerja memberantas korupsinya juga sama. Cara kerja penindakan korupsi yang dilakukan di sepanjang masa-masa kepresidenan Soeharto, SBY, dan Jokowi terlihat sama persis. Yaitu, fokus mengejar-ngejar korupsi jenis “merugikan keuangan negara”. Lalu, apa yang salah dengan mengejar-ngejar korupsi jenis merugikan keuangan negara?
Pertama, berdasarkan kajian yang penulis lakukan dari tahun 2015 sampai dengan 2025, bentuk nyata korupsi yang paling banyak terjadi di lapangan adalah korupsi jenis suap-menyuap. Suap-menyuap ini terjadi di semua sektor, semua wilayah, semua level dan sepanjang waktu. Selain itu, korupsi jenis merugikan keuangan negara - yang benar-benar korupsi karena ada mens rea-nya, artinya bukan kriminalisasi - apabila ditelusuri secara mendalam di ujungnya akan diketemukan perbuatan bagi-bagi uang atau yang bernilai uang. Perbuatan bagi-bagi uang ini adalah bentuk dari korupsi jenis suap-menyuap. Artinya, korupsi yang sebenarnya terjadi di lapangan adalah korupsi jenis suap-menyuap. Root causes-nya adalah suap-menyuap, bukan merugikan keuangan negara.
Kedua, berdasarkan rumusan undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi, sejak Perppu Nomor 24 Tahun 1960, UU Nomor 3 Tahun 1971, UU Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 Tahun 2021 yang kemudian sebagian dituliskan ulang dalam KUHP Tahun 2023, rumusan korupsi yang paling banyak dituliskan adalah korupsi jenis suap-menyuap. Dengan perumusan seperti itu, penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi seyogyanya paling banyak ditujukan untuk mengejar-ngejar korupsi jenis suap-menyuap.
Ketiga, dalam pemberantasan korupsi, terutama termasuk mega korupsi, akan lebih bisa berhasil apabila dibantu oleh atau bekerja sama dengan penegak hukum dari negara lain. Tetapi, hal seperti itu harus memenuhi prasyarat dual criminality. Artinya, rumusan korupsi yang dipakai harus sama dengan rumusan korupsi yang tertulis dalam undang-undang negara lain. Sebagai informasi, hampir semua negara lain dalam undang-undangnya merumuskan korupsi sebagai rumusan suap-menyuap. Artinya, kerja sama antar negara akan lebih mudah apabila yang ditangani adalah korupsi jenis suap-menyuap.
Sebagai informasi, rumusan korupsi dalam United Convention Against Corruption (UNCAC) juga lebih dekat ke rumusan suap-menyuap. Perlu diketahui juga, parameter penting yang digunakan dalam survei IPK adalah suap-menyuap. Artinya, rumusan korupsi secara internasional adalah suap-menyuap. Indonesia adalah satu-satunya negara di dunia yang sibuk mengejar-ngejar korupsi jenis merugikan keuangan negara, tetapi membiarkan suap-menyuap terjadi. Bahkan, praktek suap-menyuap tersebut banyak terjadi di lingkungan aparat penegak hukum sendiri plus pemeriksa keuangan negara.
Dari tiga hal di atas, terlihat bahwa apabila penegakan hukum dalam rangka pemberantasan korupsi berfokus pada mengejar-ngejar korupsi jenis merugikan keuangan negara maka: 1) tidak menghilangkan praktek korupsi di lapangan, karena tidak menghilangkan suap-menyuap, 2) mengesampingkan perintah undang-undang, karena yang lebih banyak dirumuskan adalah korupsi jenis suap-menyuap, dan 3) mengecilkan memungkinkan mendapatkan bantuan dari atau bekerja sama dengan negara lain.
Lalu, mengapa aparat penegak hukum masih bersikukuh lebih senang mengejar-ngejar korupsi jenis merugikan keuangan negara? Kemungkinan besar karena aparat penegak hukum tidak pernah melakukan riset mengidentifikasi jenis korupsi yang sebenarnya terjadi di lapangan. Tidak mengidentifikasi “musuh” secara akurat. Di samping itu, aparat penegak hukum kurang mencermati rincian bunyi pasal-pasal dalam undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi. Dan juga, aparat penegak hukum kurang bergaul dengan aparat penegak hukum negara-negara lain, terutama negara maju yang telah berhasil memberantas korupsi. Kemungkinan lain yang tidak terucap adalah bahwa karena suap-menyuap juga banyak terjadi di kalangan aparat penegak hukum.
Bagaimana Presiden Prabowo?
Presiden Prabowo yang sangat bertekad dan bersemangat tinggi untuk memberantas korupsi perlu merenungkan hasil pemberantasan korupsi selama setahun pertama masa kepresidenannya. Bisa saja Presiden Prabowo memilih membiarakan aparat penegak hukumnya terus menggunakan cara kerja penegakan hukum seperti yang selama ini telah dilakukan. Cara kerja yang sama dengan cara kerja yang dipergunakan selama masa-masa kepresidenan Soeharto, SBY maupun Jokowi. Sambil berharap mudah-mudahan di akhir masa kepresidenannya nanti korupsi bisa diberantas.
Presiden Prabowo bisa juga menelaah ulang cara kerja penegakan hukum dalam pemberantasan korupsi. Penelaahan ulang dengan: 1) mengkaji secara akurat untuk mengidentifikasi korupsi jenis apa yang sebenarnya paling banyak terjadi di lapangan, 2) mencermati ulang rumusan jenis korupsi yang tertulis dalam undang-undang yang berlaku, dan 3) berkomunikasi dengan aparat penegak hukum negara lain, untuk memahami prasyarat yang perlu dipenuhi agar bisa mendapatkan bantuan dari atau bekerja sama dengan negara lain.
Penulis memperkirakan apabila penelaahan ulang tersebut dilakukan, maka selama sisa masa kepresidenan Prabowo nanti fokus pemberantasan korupsi akan bergeser ke korupsi jenis suap-menyuap. Suap-menyuap dalam segala bentuknya baik langsung maupun tidak langsung.
Lebih fokus pada suap-menyuap akan menjadikan Indonesia setara dengan negara-negara lain yang sudah berhasil dalam pemberantasan korupsi, seperti Hong Kong, Singapore, negara-negara anggota OECD, dan lain-lain. Dan, akan to the point ke parameter IPK.
Satu hal lagi yang perlu diperhatikan oleh Presiden Prabowo apabila membiarkan aparat penegak hukumnya tetap berfokus pada mengejar-ngejar korupsi jenis merugikan keuangan negara, cara kerja tersebut telah menjadikan banyak keputusan bisnis, keputusan manajerial maupun keputusan administrasi “dikemas” menjadi suatu tindak pidana korupsi. Hal ini menjadikan banyak pihak di luar aparat penegak hukum melihatnya sebagai bentuk kriminalisasi terhadap keputusan bisnis, keputusan manajerial, ataupun keputusan administrasi. Hal-hal seperti ini menimbulkan ketakutan-ketakutan yang tidak perlu yang pada akhirnya menjadikan para birokrat pemerintah, para manajemen BUMN, dan pihak-pihak yang terkait enggan atau setidak-tidaknya lamban dalam proses pengambilan keputusan.
Kengganan atau kelambanan dalam proses pengambilan keputusan tersebut secara akumulatif nasional menjadikan roda perputaran ekonomi tidak bisa cepat. Artinya, pertumbuhan ekonomi nasional menjadi tidak bisa setinggi apabila perputaran ekonomi lancar dan cepat. Artinya lagi, penegakan hukum dalam rangka pemberantasan korupsi yang berfokus pada mengejar-ngejar korupsi jenis merugikan keuangan negara secara nyata berdampak menghambat pertumbuhan ekonomi.
Merujuk pada pengalaman penulis pada saat merancang buku BPKP yang berjudul Strategi Pemberantasan Korupsi Nasional edisi Maret 1999 yang juga diterbitkan oleh BPKP, pemberantasan korupsi yang efektif membutuhkan strategi yang tepat. Dan, strategi yang tepat tersebut harus bersifat komprehensif dan terintegrasi. Mudah-mudah-mudahan ke depan tidak terjadi doing the same thing over and over again and expecting different results. Mudah-mudahan dalam pemberantasan korupsi, nantinya Presiden Prabowo akan dapat memberikan hasil yang berbeda dibandingkan dengan presiden-presiden sebelumnya. Di samping itu, mudah-mudahan keinginan Presiden Prabowo untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 8 % akan benar-benar tercapai.
*) Amien Sunaryadi, Wakil Ketua KPK 2003-2007
Artikel Opini ini adalah tulisan pribadi Penulis, isinya tidak mewakili pandangan/sikap Redaksi Hukumonline atau institusi manapun
















