Pemberitaan Kasus Ambalat: Sekadar Jual Sensasi?
Berita

Pemberitaan Kasus Ambalat: Sekadar Jual Sensasi?

Pemberitaan konflik ambalat di Indonesia dinilai lebih mengedepankan soal perang ketimbang upaya penyelesaian secara damai. Sekedar menjual sensasi untuk melariskan dagangan?

Nay
Bacaan 2 Menit
Pemberitaan Kasus Ambalat: Sekadar Jual Sensasi?
Hukumonline

 

Di sisi lain, meski memberitakan tentang persiapan perang, media tidak menyinggung mengenai dampak dari perang, termasuk kemungkinan untuk saling bunuh.

 

Eryanto lalu membandingkan pemberitaan media di Indonesia dengan media di Malaysia. Kontras dengan pemberitaan di Indonesia, pers Malaysia tidak banyak memberitakan tentang konflik Ambalat. Pemberitaan menyatakan bahwa kasus tersebut tidak besar dan dapat diselesaikan dengan cara diplomasi dan cara damai lainnya. Salah-satu harian di negeri jiran misalnya, menyebutkan bahwa hubungan Indonesia dan Malaysia tidak akan rusak karena konflik tersebut.

 

Namun, Fathi Aris Omar, jurnalis dari Malaysia mengemukakan alasan lain mengapa media Malaysia kelihatan "kalem" dalam pemberitan tentang ambalat. Menurut Fathi, Malaysia saat ini belum mencapai proses demokrasi seperti Indonesia. Media massa di Malaysia dimiliki oleh partai politik atau mereka yang dekat dengan partai politik. Bahkan, pemilik media dipilih dan dilantik dalam rapat partai politik.

 

Jadi, di balik tenangnya pemberitaan media Malaysia soal Ambalat, ada kontrol yang sangat kuat dari pemerintah terhadap media. Menteri Luar Negeri Syed Hamid Albar misalnya, telah mendesak media agar bersikap tenang menghadapi konflik tersebut.

 

Di Malaysia, papar Fathi, sentimen terhadap Indonesia juga ada namun  sentimen itu berjalan secara halus dan sudah berlangsung sebelum adanya kasus Ambalat. Saat terjadi konflik Ambalat, sebenarnya muncul surat pembaca maupun artikel opini yang berisi sentimen terhadap Indonesia, namun itu tidak dimuat.

 

Fathi berkeyakinan, bila saja kontrol pemerintah terhadap pers Malaysia tidak sekuat sekarang, maka pasti keadaannya sama dengan di Indonesia. Pasalnya, sesuatu berita yang sensasional pasti lebih laku.

 

‘Alat negara'

Hal ini diamini oleh anggota Komisi I DPR AS Hikam. Menurutnya, bila di Malaysia pers adalah alat negara, maka di Indonesia pers adalah alat dagang. Karena itu, tidak fair membandingkan pers Indonesia dan Malaysia.  Hikam menyamakan liputan pers Indonesia tentang Ambalat dengan liputan Operasi Badai Gurun yang dilakukan oleh media AS di Irak.

 

Riza Primadi, Pemimpin Redaksi Trans TV menilai bahwa berita tentang Ambalat terlihat lebih bersifat militeristik karena secara umum media tidak mampu untuk mensetting agendanya sendiri dan terbawa pola lama dimana berita selalu datang dari pejabat.

 

Riza juga mengakui bahwa sensasi penting dalam pemberitaan untuk menarik perhatian penonton karena pers juga mempunyai kepentingan ekonomi. "Gambar tentara, orang memegang senjata atau orang latihan militer penting karena hal itu disukai oleh masyarakat sehingga menaikkan rating," cetusnya.

 

Mengenai adanya stasiun TV yang memakai banner dan lagu mars Maju Tak Gentar sebagai latar belakang ketika menayangkan berita seputar konflik Ambalat, Riza menilai hal itu tak lebih sebagai strategi pemasaran. Ia mencontohkan stasiun FOX News di AS yang sukses mengalahkan CNN dalam lima tahun belakangan karena memanfaatkan neo konservatisme di AS. "Saya lihat ini lebih kepada nuansa ekonomi ketimbang politik".

 

Namun, seperti diingatkan oleh Hikam, banyak masyarakat Indonesia yang merupakan true believer, sehingga bila diprovokasi terus oleh media, bisa jadi mereka akan benar berperang. Nah lho.

Hal ini mengemuka dalam diskusi berjudul "Liputan Media Sengketa Ambalat, Praktek Jurnalisme Perang?" di Jakarta, Rabu (30/3).

 

Eryanto, Peneliti Institut Studi Arus Informasi (ISAI), berpendapat media di Indonesia lebih mengedepankan soal perang dalam pemberitaannya tentang konflik Ambalat, ketimbang upaya penyelesaian secara damai.

 

Berbagai pemberitaan di media lebih fokus pada persiapangan perang, seperti pendaftaran sukarelawan untuk menyerang Malaysia, cap jempol darah, kapal perang kedua negara yang berhadapan dan lain-lain.

 

"Media kita tidak banyak memberi tempat pada suara narasumber yang pro pada penyelesaian dengan cara damai," ujar Eryanto.

 

Selain itu, banyak media yang tidak melihat pada aspek yang lebih besar ketimbang tentang kapal dan pesawat Malaysia yang melanggar batas udara. "Media tidak memberi pelajaran pada publik untuk melihat masalah secara lebih luas, seperti banyaknya pulau di Indonesia yang berpotensi untuk menjadi sengketa karena pengelolaan wilayah yang tidak jelas sehingga perlu diperbaiki," tuturnya lagi.

Halaman Selanjutnya:
Tags:
Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info