Pemenjaraan Budi Pego, Amnesty International: Kebebasan Melindungi Lingkungan Makin Sempit
Terbaru

Pemenjaraan Budi Pego, Amnesty International: Kebebasan Melindungi Lingkungan Makin Sempit

Penahanan terhadap Budi Pego menunjukkan negara melalui pemerintah khususnya aparat penegak hukumnya inkonsisten dengan komitmen mengatasi perubahan iklim dan melindungi sumber daya alam, seperti yang selalu disuarakan di forum-forum nasional dan internasional.

Oleh:
Ady Thea DA
Bacaan 3 Menit
Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid. Foto: Istiimewa
Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid. Foto: Istiimewa

Eksekusi penangkapan dan penahanan yang dilakukan aparat Polres Banyuwangi dan Kejaksaan Negeri (Kejari) Banyuwangi terhadap Heri Budiawan alias Budi Pego mendapat sorotan Komisi Nasional (Komnas) Hak Asasi Manusia (HAM) dan organisasi masyarakat sipil. Begitupula dari kalangan pegiat HAM. Sebab perjuangan Budi Pego menyuarakan protes terhadap penambangan emas di Gunung Tumpang Pitu di Kecamatan Pesanggaran, Kabupaten Banyuwangi berujung kriminalisasi.

Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid, mengatakan penangkapan itu menunjukkan kian sempitnya ruang kebebasan bagi warga yang berusaha melindungi lingkungan. Lembaga peradilan seolah enggan membuka mata, kendati Budi Pego dijerat dengan hukum karena daya kritisnya atas proyek penambangan emas.

“Peradilan menutup mata, meski jelas sekali Budi ditangkap karena sikap kritis atas proyek tambang emas di lingkungannya,” ujar Usman dikonfirmasi, Senin (27/03/2023).

Usman menilai hak Budi Pego untuk berpendapat dan berekspresi secara damai harus dijamin negara. Sebab kebebasan berpendapat dan berekpresi merupakan bentuk partisipasi publik. Ironisnya, yang dilakukan aparat bukan melindungi, tapi malah membungkamnya. Alih-alih membungkam, tindakan itu mencederai citra penegakan hukum, kepolisian, kejaksaan, dan Mahkamah Agung sebagai peradilan tertinggi.

Penangkapan ini berdampak buruk karena bisa memunculkan ketakutan bagi setiap orang yang memiliki pendapat berbeda dari kebijakan negara. Terutama warga dan masyarakat yang berjuang menyelamatkan dan melindungi lingkungan dari kerusakan alam. Padahal sudah banyak pejabat negara termasuk Presiden Joko Widodo yang berulang kali menyerukan setiap orang berkontribusi dalam upaya pengelolaan lingkungan hidup.

Baca juga:

Peristiwa yang menimpa Budi Pego, bagi Usman menunjukkan negara melalui pemerintah, khususnya aparat kepolisian dan kejaksaan inkonsisten dengan komitmen mengatasi perubahan iklim dan melindungi sumber daya alam. Seperti yang selalu disuarakan di forum-forum nasional dan internasional.

Halaman Selanjutnya:
Tags:

Berita Terkait