Agus juga mengungkapkan ‘keberhasilan’ negosiasi pemerintah menurunkan harga tujuh persen saham tersebut. “Dalam pembicaraan pemerintah dengan PT NNT, harga awal AS$271 juta dolar. Dengan baik bisa dibeli seharga AS$246,8 juta dolar,” katanya.
Selain itu, Agus berharap perolehan saham PT NNT yang jatuh tempo oleh pemerintah ini bisa jadi preseden baik untuk saham kontrak karya lainnya. Artinya, pemerintah mengincar serius saham-saham kontrak karya yang juga akan habis masa berlakunya.
“Kita harus bahwa kita bisa jaga saat ada saham yang harusnya jatuh tempo diserahkan pada pemerintah pusat. Selama ini, terlalu sering kalau ada kontrak karya jatuh atau investasi yang jatuh tempo, tidak jatuh ke (pemerintah) Indonesia tapi jatuh kepada pihak lain yang mungkin tidak optimal menerimanya. Ke depan, modelnya diharapkan akan terus seperti ini,” kata dia.
Berikutnya Inalum
Salah satu yang diincar pemerintah pusat, ungkap Agus, adalah saham PT Indonesia Asahan Alumunium (Inalum). Sebagaimana diketahui, production sharing contract dengan Jepang akan habis pada tahun 2013. Pemerintah Indonesia menguasai kepemilikan sebesar 41,13 persen saham di perusahaan itu, sementara sisanya sebesar 58,87 persen dikuasai Jepang.
Agus mengaku sedang melihat kemungkinan PIP kembali membeli saham tersebut. Pengambilalihan ini penting karena Inalum memberikan nilai tambah yang baik bagi bangsa Indonesia. Jika Inalum dilepas begitu saja, negara akan merugi hingga AS$1,2 miliar.
Meski demikian, perundingan dengan Jepang terkait proyek Inalum masih berjalan. Proses negosiasi awal antara Indonesia dengan Jepang sudah dijajaki sejak Januari 2011 lalu setelah keluarnya Keputusan Presiden No 27 Tahun 2010 tentang Tim Perundingan Proyek Asahan.
Negosiasi dengan Jepang akan menentukan apakah PT Inalum setelah 2013 akan dikuasai oleh Indonesia seluruhnya atau porsi saham Jepang akan tetap ada di Inalum atau kerjasama akan terus dilanjutkan.
