Regulasinya (UU Hak Cipta, red) sebenarnya sudah bagus, antara lain memuat ketentuan pidana. Hanya saja masih ada beberapa hal yang belum jelas dan tegas, sehingga masih sering terdapat ketidaksamaan visi dan misi di aparat penegak hukum dan elemen terkait, urai Bari Azed.
Sekarang (revisi UU Hak Cipta) masih dibahas di tim kecil dari Dirjen HKI jelasnya. Meski demikian, ia menerangkan tidak tertutup kemungkinan untuk melibatkan pihak terkait seperti pencipta, industri rekaman dan pihak terkait lainnya.
Selain mengenai CMS, Bari Azed menuturkan bahwa dalam revisi UU Hak Cipta nantinya akan dibahas lebih dalam mengenai hubungan antara industri rekaman, pencipta lagu, CMS dan provider telepon seluler.
Simpang siur pemungut royalti
Dalam kasus ring back tone, Bari Azed mencontohkan, sebenarnya pencipta lagu masih memegang performance right. Pencipta lagu masih berhak untuk memungut royalti jika lagu ciptaannya diumumkan dengan menggunakan alat apapun sehingga ciptaannya dapat didengar oleh orang lain, termasuk oleh provider operator selular, ujarnya.
Namun pada prakteknya, masih menurut Bari Azed, pihak industri rekaman juga merasa berhak untuk memungut royalti dari provider. Hal ini terjadi karena pihak industri rekaman mendasarkan pada perjanjian yang dibuatnya dengan pencipta lagu, tegasnya.
Pendapat Bari Azed diamini oleh Ansori Sinungan, Direktur Hak Cipta, Desain Industri, DTLST dan Rahasia Dagang Dirjen HKI Depkumham. Namun yang lebih penting adalah bagaimana memperjuangkan hak eksklusif para pencipta lagu, kata Ansori.
Lebih jauh ia menyatakan bahwa siapapun yang diberikan kewenangan memungut royalti, toh akan berujung kepada para pencipta lagunya. Ujung-ujungnya royalti juga akan diberikan kepada Gesang, Rinto Harahap dan lain-lain, Ansori mencontohkan.
Sementara revisi berlangsung, bagaimana dengan kegiatan pemungutan royalti saat ini? Secara tidak langsung Dirjen HKI masih memberikan kesempatan kepada YKCI untuk melakukannya. Dasar hukum bagi YKCI adalah perjanjian perdata dengan para pencipta lagu, tuturnya.
Pemberian kesempatan kepada YKCI ini dilakukan karena menurut Bari Azed pemerintah tidak memiliki kewenangan untuk memungut royalti pemegang hak cipta lagu. Namun jika terkait dengan pembajakan kaset atau optical disc, Timnas HKI yang akan mengkoordinasikan penanganannya, tegas Bari Azed.
Masalah sengketa kewenangan memungut royalti hak cipta lagu tampaknya cukup penting untuk dibahas dalam pembahasan revisi Undang-undang No 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta (UU Hak Cipta). Pembahasan mengenai kewenangan itu juga menyeruak dalam kegiatan 'Sosialisasi dan Pembentukan Wartawan HKI' yang diselenggarakan oleh Timnas Penanggulangan Pelanggaran HKI di Jakarta (12/3).
Abdul Bari Azed, Direktur Jendral Hak Kekayaan Intelektual (Dirjen HKI), Departemen Hukum dan HAM, saat ditemui di sela-sela acara mengakui sengketa kewenangan pemungutan royalti hak cipta timbul lantaran ketiadaan perangkat perundang-undangan yang secara tegas dan rinci mengatur mengenai hal tersebut.
Oleh karena itu, menurutnya, salah satu poin pembahasan yang cukup penting dalam merevisi Undang-undang No 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta (UU Hak Cipta) adalah mengenai collecting management society (CMS) yang diberikan kuasa oleh pemegang hak cipta untuk menarik royalti hak cipta lagu.
