Regulasinya (UU Hak Cipta, red) sebenarnya sudah bagus, antara lain memuat ketentuan pidana. Hanya saja masih ada beberapa hal yang belum jelas dan tegas, sehingga masih sering terdapat ketidaksamaan visi dan misi di aparat penegak hukum dan elemen terkait, urai Bari Azed.
Sekarang (revisi UU Hak Cipta) masih dibahas di tim kecil dari Dirjen HKI jelasnya. Meski demikian, ia menerangkan tidak tertutup kemungkinan untuk melibatkan pihak terkait seperti pencipta, industri rekaman dan pihak terkait lainnya.
Selain mengenai CMS, Bari Azed menuturkan bahwa dalam revisi UU Hak Cipta nantinya akan dibahas lebih dalam mengenai hubungan antara industri rekaman, pencipta lagu, CMS dan provider telepon seluler.
Simpang siur pemungut royalti
Dalam kasus ring back tone, Bari Azed mencontohkan, sebenarnya pencipta lagu masih memegang performance right. Pencipta lagu masih berhak untuk memungut royalti jika lagu ciptaannya diumumkan dengan menggunakan alat apapun sehingga ciptaannya dapat didengar oleh orang lain, termasuk oleh provider operator selular, ujarnya.
Namun pada prakteknya, masih menurut Bari Azed, pihak industri rekaman juga merasa berhak untuk memungut royalti dari provider. Hal ini terjadi karena pihak industri rekaman mendasarkan pada perjanjian yang dibuatnya dengan pencipta lagu, tegasnya.
Pendapat Bari Azed diamini oleh Ansori Sinungan, Direktur Hak Cipta, Desain Industri, DTLST dan Rahasia Dagang Dirjen HKI Depkumham. Namun yang lebih penting adalah bagaimana memperjuangkan hak eksklusif para pencipta lagu, kata Ansori.
Lebih jauh ia menyatakan bahwa siapapun yang diberikan kewenangan memungut royalti, toh akan berujung kepada para pencipta lagunya. Ujung-ujungnya royalti juga akan diberikan kepada Gesang, Rinto Harahap dan lain-lain, Ansori mencontohkan.
















