Sidang UPR yang berlangsung di Jenewa, Swiss pada 23 Mei 2012, menjadi ajang kritisi masyarakat internasional terhadap pemerintah Indonesia. Pasalnya, sidang yang berlangsung lebih dari tiga jam itu dipenuhi berbagai catatan kritis dari 75 negara yang hadir. Dari banyak isu yang disampaikan, soal kebebasan beragama dan berkeyakinan menjadi hal yang paling disorot.
Sebelumnya, sejumlah LSM sudah meminta agar masyarakat internasional melakukan hal serupa. Dari pantauan Human Right Working Group (HRWG), negara yang mengkritisi pemerintah Indonesia soal kebebasan beragama bukan hanya berasal dari negara barat, tapi juga negara Eropa Timur dan Asia. Direktur Eksekutif HRWG Rafendi Djamin mengatakan, hal itu membuktikan bahwa persoalan HAM yang ada di Indonesia mendapat perhatian dari masyarakat internasional. Menurutnya, sorotan tajam itu timbul akibat masifnya tindak kekerasan dan diskriminasi yang terjadi di Indonesia, khususnya terkait kebebasan beragama dan berkeyakinan.
Sejumlah kasus yang sering ditanyakan dalam proses persidangan seperti tindak kekerasan yang kerap dialami kelompok Nasrani, Ahmadiyah, Syiah dan Bahai. “Bahkan, terdapat perwakilan negara yang tidak menyangka kasus semacam GKI Yasmin, Bogor, terjadi di sebuah negara yang menyebut dirinya menjunjung tinggi hukum dan HAM,” kata Rafendi yang melakukan pemantauan langsung di Jenewa kepada wartawan lewat fasilitas teleconference di kantor HRWG, Kamis (24/5).
Dalam menyampaikan jawabannya atas laporan HAM dari pemerintah Indonesia, ia mengatakan negara-negara lain membuka komentarnya dengan pujian. Misalnya, mengapresiasi posisi Indonesia di tingkat regional dan global sebagai salah satu negara yang cukup berperan dalam diskursus HAM dan demokrasi.
Namun, beberapa negara menilai capaian positif itu terlihat kontradiktif dengan kondisi faktual penegakkan hukum, HAM dan demokrasi di tingkat nasional. Ada negara yang menyatakan aparat penegak hukum di Indonesia gagal dalam menindak para pelaku tindak kekerasan berbasis agama dan pelanggaran HAM.
Dari pantauannya, Rafendi mengatakan bahwa Menteri Luar Negeri (Menlu) RI, Marty Natalegawa menyebut kelompok yang melakukan tindak kekerasan itu sebagai ekstrimis. Artinya, kelompok yang memaksakan interpretasi keagamaan mereka kepada seluruh masyarakat. Marty juga mengatakan bahwa persoalan kekerasan berbasis agama akan menjadi perhatian serius bagi pemerintah Indonesia.
Selain itu, Marty berjanji kepada masyarakat internasional bahwa pemerintah Indonesia akan berkomitmen untuk menyelesaikan berbagai kasus tindak kekerasan berbasis agama. Menurut Menlu, hal itu sebagai ancaman serius bagi demokrasi dan HAM di Indonesia. “Ini adalah hal yang harus ditindaklanjuti di masa mendatang, bagaimana komitmen yang telah diucapkan di PBB untuk dilaksanakan oleh pemerintah,” tuturnya.
Hal lain yang disorot masyarakat ineternasional dalam sidang itu adalah pelanggaran HAM di Papua, kekerasan terhadap kaum perempuan dan budaya impunitas. Menurut Rafendi, negara yang selama ini tak biasa melontarkan kritik terhadap isu HAM dan di forum internasional, kini ikut mengkritisi pemerintah Indonesia. Salah satunya adalah Jepang. Secara tegas Negeri Sakura mendesak pemerintah Indonesia untuk melakukan tindakan konkrit menghilangkan budaya impunitas, terutama yang terjadi di Papua.
Anggota HRWG lainnya yang berada di Jenewa, Chairul Anam, mengatakan hampir 50 persen negara yang hadir dalam sidang UPR 2012 mengkritisi soal kebebasan beragama dan berkeyakinan. Menurutnya, ada negara yang menyoroti soal tempat ibadah, diskriminasi, kekerasan dan lainnya. Berbagai pertanyaan itu berangkat dari realitas yang ada di Indonesia. “Persoalan GKI Yasmin (Bogor) menjadi salah satu persoalan yang mendapatkan concern begitu besar,” kata Anam.
Bahkan, Anam melihat Marty selaku pimpinan tim delegasi dari pemerintah Indonesia tampak kebingungan menerima berbagai pertanyaan tajam soal kebebasan beragama dan berkeyakinan. Menanggapi pertanyaan itu, Marty hanya mengatakan pemerintah Indonesia akan menindaklanjutinya secara serius.
Anam menyarankan agar pemerintah Indonesia mengadopsi rekomendasi konkrit yang ada dalam sidang UPR tersebut. Misalnya, dalam satu tahun ke depan kasus GKI Yasmin dapat selesai, begitu pula kasus lainnya. Dia juga mengingatkan peradilan militer di Indonesia turut menjadi perhatian masyarakat internasional. Pasalnya, berbagai negara menilai hal ini terkait dengan masalah pelanggaran HAM yang melibatkan aparatur pemerintahan.
“Sorotan itu bukan hanya terhadap tindak kekerasan yang dilakukan, tapi juga Kepolisian dan TNI secara institusional,” ujarnya.
Anam melanjutkan, salah satu rekomendasi terkait pembenahan tindakan aparat keamanan itu adalah pelatihan. Jika aparat keamanan melakukan pelanggaran secara langsung maka rekomendasinya membawa pelaku ke mekanisme yang lebih keras seperti ke pengadilan dan lainnya.
Kemudian, pemerintah juga dikritik soal KUHP yang belum direvisi. Menurut Anam, ada beberapa negara yang menyoroti hal itu karena KUHP dinilai belum senafas dengan mekanisme internasional. Misalnya, definisi tentang penyiksaan yang tidak ada dalam KUHP. Selain itu, Anam melihat berbagai negara mendesak agar aturan dalam KUHP tidak boleh mengkriminalisasi perbedaan keyakinan, kepercayaan dan kebebasan berekspresi.
Juru bicara GKI Yasmin, Bona Sigalingging, mengaku sampai saat ini jemaah GKI Yasmin masih beribadah secara bersembunyi dan berpindah-pindah. Dia berterima kasih kepada para LSM yang melaporkan kasus ini ke PBB sehingga menjadi salah satu perbincangan serius di sidang UPR.
Bona berharap apa yang disampaikan pemerintah di sidang UPR dapat dilaksanakan secara konkrit, tidak sekadar slogan kosong. “Kami berharap agar segera jelas, kapan jemaat GKI Yasmin bisa menikmati haknya beribadah sesuai agama dan kepercayaannya di gerejanya sendiri,” tandasnya.
