Pemerintah sudah menerbitkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja (Permenaker) No.35 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA). Bagi sebagian kalangan anggota dewan, Permenaker tentang Tata Cara Penggunaan TKA tidak memihak terhadap pekerja domestik.Pemerintah diminta mencabut Permenaker tersebut.
“Saya menilai Permenaker ini tidak pro pekerja domestik, saya meminta agar Menaker mencabut peraturan ini,” ujar anggota Komisi IX Okky Asokawati, dalam keterangan persnya kepada wartawan di Gedung DPR, Senin (9/11).
Okky menyesalkan terkait dengan terbitnya Permenaker tersebut. Pasalnya, isi dari Permenaker tentang Tata Cara Penggunaan TKA justru melonggarkan aturan penggunaan TKA di Indonesia. Akibatnya, bukan tidak mungkin Indonesia bakal dibanjir TKA yang akan bersaing dengan pekerja domestik.
Padahal, jumlah pekerja domestik sudah teramat banyak. Bahkan, jumlah calon pekerja domestik mesti bersaing dengan pekerja lokal, ditambah dengan TKA yang bakal membanjir ke dalam negeri. “Saya mendesak Menaker untuk membatalkan ketentuan ini demi perlindungan bagi pekerja lokal,” katanya.
Politisi Partai Persatuan Pembangunan itu mencatat, setidaknya terdapat beberapa poin penting dalam Permenaker tersebut. Antara lain, dengan dihapusnya ketentuan 10 pekerja lokal jika menggunakan 1 pekerja asing. Nah, Okky menilai hal tersebut justru menunjukan betapa pemerintah berpihak terhadap pengusaha, dibanding dengan nasib pekerja lokal.
Tak hanya itu, pengalihan pengetahuan dan wawasan teknologi dipastikan tak akan tercapai. Idealnya, penggunaan TKA antara lain terwujudnya pengalihan keilmuan tenologi terhadap pekerja lokal. Pasalnya, masukan agar persyaratan wajib dapat berbahasa Indonesia bagi TKA, tak digubris. Padahal, kendala bahasa berdampak menjadi kendala dalam alih teknologi.
“Alasan Menteri Hanif Dhakiri bahwa kemudahan penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) ini untuk memudahkan alih tekhnologi perusahaan menjadi ‘lucu’,” ujarnya.
Mantan peragawati papan atas itu berpandangan kritikan dari pekerja dan DPR agar mencabut Permenaker tersebut tak juga digubris pemerintah. Ia menilai pemerintah semestinya peka dengan suara kelas pekerja dan DPR. Bukan sebaliknya hanya mendengar kalangan penguasaha.
“Suara pekerja dan suara DPR yang meminta agar pemerintah memberikan perlindungan terhadap pekerja lokal di tanah airnya sendiri tidak didengar oleh pemerintah,” katanya.
Anggota Komisi IX lainnya Rieke Dyah Pitaloka menambahkan Permenaker 35/2015 merupakan hasil revisi dari Permenaker No.16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing. Menurutnya dengan menghilangkan Pasal 3 ayat (1) tentang perbandingan TKA dengan pekerja domestik, maka tidak ada lagi kewajiban perusahaan memprioritaskandan kuota kesempatan pekerja dalam negeri.
Pasal 3 ayat (1) Permenaker No.16 Tahun 2015 menyatakan, “Jika pemberi kerja mempekerjakan 1(satu) orang Tenaga Kerja Asing, maka wajib menyerap Tenaga Kerja Indonesia sekurang kurangnya 10(sepuluh) orang pada perusahaan pemberi kerja yang sama”.
Rieke berpandangan Permenaker No.35 Tahun 2015 semakin memperburuk perlindungan terhadap tenaga kerja dalam negeri. Pasalnya dengan memperlonggar aturan masuknya TKA, menunjukan pemerintah menghadirkan liberalisasi pasar. Dikatakan Rieke, Desember 2015 mendatang Indonesia bakal masuk dalam Masyarakat Ekonomi Asean (MEA). Pada 2016 mendatang setidaknya Indonesia bakal dibanjiri tenaga kerja asing dengan aturan yang justru memperberat tenaga kerja dalam negeri.
“Di mana janji membuka lapangan kerja bagi rakyat sendiri? Lapangan kerja untuk pekerja dalam negeri akan semakin berkurang sementara itu serbuan tenaga kerja asing jelang MEA akan menguasai lapangan kerja di Indonesia,” ujarnya.
Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu mendesak pemerintah dalam hal ini Kemenaker untuk segera mencabut Permenaker tersebut. Ia menilai semestinya regulasi yang dibuat pemerintah menghadirkan peran negara dengan mengedepankan dan memperhatikan lapangan kerja bagi warga negaranya, bukan sebaliknya.
“Saya mendesak Permenaker No.35 Tahun 2015 dicabut. Era pasar bebas bukan berarti zero proteksi bagi rakyat sendiri. Lapangan kerja dalam negeri, termasuk yang menggunakan PMA, pertama kali harus mampu ciptakan lapangan kerja bagi rakyat kita sendiri,” pungkasnya.
