Anggota komisi IX Poempida Hidayatullah mengatakan, Memorandum of Understanding (MoU) antara Indonesia dan Arab Saudi harus menjadi dasar dalam melindungi TKI. Ia sepakat agar DPR membentuk tim pengawas TKI yang diharapkan bisa mencari jalan keluar persoalan perlindungan TKI yang menahun.
“Sehingga basis deadlock akan bisa terbuka. Karena dengan adanya timwas ini bisa bekerja secara politis, cross sektoral dan nasional,” tutur politisi dari Partai Golkar ini.
Menakertrans Muhaimin Iskandar mengatakan, kericuhan yang terjadi di Jeddah lantaran terlampau banyaknya TKI yang mengantri untuk mengurus surat-surat. Kejadian ini terjadi lantaran ada pihak yang memprovokasi. Hingga kini, Kemenakertrans masih terus memantau pelaksanaan pelayanan.
Menurutnya, untuk mengantisipasi hal serupa, Kemenakertrans telah mengirimkan pejabatnya dan sejumlah staf untuk memperkuat penanganan dan pelayanan yang disediakan oleh Kemenlu.
Dari laporan stafnya yang berada di Arab Saudi, sudah sektar 50 ribu TKI yang tertangani. Angka ini masih setengah dari prediksi Kemenakertrans bahwa jumlah TKI yang harus mengurus surat-surat sekitar 100 ribu orang. Terlebih lagi, Kemenakertrans bersama Kemenlu berkoordinasi untuk menambah loket dan jumlah pegawainya.
Muhaimin mengatakan, koordinasi ini dilakukan agar TKI yang mengurus surat-surat bisa memperoleh kemudahan sehingga tak terjadi lagi penumpukan. “Kami akan terus memantau dan menambah pasukan di sana. Semoga (sisa, red) 50 ribu prediksi ke depan bisa teratasi dan menambah loket pelayanan,” ujarnya.
Untuk diketahui, Pemerintah Saudi Arabia memberikan amnesty alias pengampunan bagi TKI tidak berdokumen atau biasa disebut TKI overstay. Amnesty ini dilakukan sejak 11 Mei–3 Juli 2013 dengan melakukan pemutihan atau legalisasi dokumen di perwakilan Indonesia di Saudi Arabia.
