Amnesty ini merupakan kebijakan untuk merespon ribuan TKI yang tidak berdokumen yang bekerja di Saudi Arabia, baik dengan modus umroh dan haji maupun mereka yang terpaksa melarikan diri dari rumah majikan karena perlakuan yang tidak manusiawi, sementara dokumen mereka ditahan oleh majikan.
Direktur Eksekutif Migrant Care, Anis Hidayah dalam rilis tertulisnya yang diterima hukumonline, Senin (10/6) menggugat keseriusan pemerintah Indonesia dalam memanfaatkan amnesti yang diberikan pemerintah Saudi Arabia. Pemerintah Indonesia dinilai lambat dan tidak siap mengantisipasi puluhan ribu TKI yang memproses pemutihan dokumen.
“Seharusnya ada penambahan tenaga dan fasilitas yang memadai di perwakilan RI di Saudi Arabia,” tulis Anis dalam rilisnya.
