Komisi IX DPR mendesak pemerintah memanfaatkan secara maksimal amnesti yang diberikan pemerintah Arab Saudi kepada Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang menyalahi izin tinggal seperti yang ditetapkan dalam visa.
Hal itu diutarakan Wakil Ketua Komisi Irgan Chaerul Mahfiz dalam menyampaikan kesimpulan rapat dengan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans) dan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) di Jakarta, Senin (10/6).
Agar manfaat amnesti ini dapat dilaksanakan secara maksimal, Komisi IX segera melakukan rapat gabungan dengan Kemenakertrans, Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) dan Kementerian Luar Negeri (Kemenlu). Namun, belum ada kepastian kapan rapat tersebut dilaksanakan. “Sehingga dapat memaksimalkan perlindungan TKI di Arab Saudi,” ujar Irgan.
Terkait hal ini Komisi IX juga berencana melakukan konsultasi dengan pimpinan DPR. Konsultasi tersebut, lanjut politisi PPP itu, bertujuan agar dewan segera membentuk tim pemantauan dan pelaksanaan amnesti yang diberikan Arab Saudi terhadap TKI yang terindikasi over stayer.
Anggota Komisi IX DPR Rieke Diah Pitaloka mengatakan, terjadinya kerusuhan atau aksi bakar di luar area Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) di Jeddah dipicu akibat lambannya pelayanan untuk TKI yang mengurus dokumen kepulangan ke Indonesia atau memperpanjang izin tinggal dan kerja. “Loket pengurusan dokumen hanya dibuka di KBRI Ryadh dan KJRI Jeddah,” katanya.
Akibatnya, lanjut politisi PDIP itu, terjadi penumpukan dari para TKI yang berasal di luar wilayah Ryadh dan Jeddah. Seperti, dari Makkah, Madinnah, Taif, Khamis, Musaid, Najran, Baha, Tabuk hingga Jizan. Rieke berharap agar pemerintah Indonesia dapat segera membuka loket baru di sejumlah wilayah dan menambah petugasnya.
“Di KJRI Jeddah hanya dibuka 12 loket, petugas yang melayani hanya 200 orang. Imigrasi Saudi hanya memberikan pelayanan bagi TKI yang ingin pulang pada hari rabu dan per minggu dijatah 200 orang. Padahal, banyak TKI over stayer yang sebetulnya ingin pulang ke tanah air,” tutur Rieke.
Anggota komisi IX Poempida Hidayatullah mengatakan, Memorandum of Understanding (MoU) antara Indonesia dan Arab Saudi harus menjadi dasar dalam melindungi TKI. Ia sepakat agar DPR membentuk tim pengawas TKI yang diharapkan bisa mencari jalan keluar persoalan perlindungan TKI yang menahun.
“Sehingga basis deadlock akan bisa terbuka. Karena dengan adanya timwas ini bisa bekerja secara politis, cross sektoral dan nasional,” tutur politisi dari Partai Golkar ini.
Menakertrans Muhaimin Iskandar mengatakan, kericuhan yang terjadi di Jeddah lantaran terlampau banyaknya TKI yang mengantri untuk mengurus surat-surat. Kejadian ini terjadi lantaran ada pihak yang memprovokasi. Hingga kini, Kemenakertrans masih terus memantau pelaksanaan pelayanan.
Menurutnya, untuk mengantisipasi hal serupa, Kemenakertrans telah mengirimkan pejabatnya dan sejumlah staf untuk memperkuat penanganan dan pelayanan yang disediakan oleh Kemenlu.
Dari laporan stafnya yang berada di Arab Saudi, sudah sektar 50 ribu TKI yang tertangani. Angka ini masih setengah dari prediksi Kemenakertrans bahwa jumlah TKI yang harus mengurus surat-surat sekitar 100 ribu orang. Terlebih lagi, Kemenakertrans bersama Kemenlu berkoordinasi untuk menambah loket dan jumlah pegawainya.
Muhaimin mengatakan, koordinasi ini dilakukan agar TKI yang mengurus surat-surat bisa memperoleh kemudahan sehingga tak terjadi lagi penumpukan. “Kami akan terus memantau dan menambah pasukan di sana. Semoga (sisa, red) 50 ribu prediksi ke depan bisa teratasi dan menambah loket pelayanan,” ujarnya.
Untuk diketahui, Pemerintah Saudi Arabia memberikan amnesty alias pengampunan bagi TKI tidak berdokumen atau biasa disebut TKI overstay. Amnesty ini dilakukan sejak 11 Mei–3 Juli 2013 dengan melakukan pemutihan atau legalisasi dokumen di perwakilan Indonesia di Saudi Arabia.
Amnesty ini merupakan kebijakan untuk merespon ribuan TKI yang tidak berdokumen yang bekerja di Saudi Arabia, baik dengan modus umroh dan haji maupun mereka yang terpaksa melarikan diri dari rumah majikan karena perlakuan yang tidak manusiawi, sementara dokumen mereka ditahan oleh majikan.
Direktur Eksekutif Migrant Care, Anis Hidayah dalam rilis tertulisnya yang diterima hukumonline, Senin (10/6) menggugat keseriusan pemerintah Indonesia dalam memanfaatkan amnesti yang diberikan pemerintah Saudi Arabia. Pemerintah Indonesia dinilai lambat dan tidak siap mengantisipasi puluhan ribu TKI yang memproses pemutihan dokumen.
“Seharusnya ada penambahan tenaga dan fasilitas yang memadai di perwakilan RI di Saudi Arabia,” tulis Anis dalam rilisnya.
