“9 jenis penyakit itu hanya 7,30 persen pasiennya, tapi biaya yang disedot mencapai 19,26 persen,” ujarnya.
Besarnya biaya kesehatan itu menunjukan konsumsi GGL berdampak signifikan terhadap pembiayaaan kesehatan dalam program JKN. Langkah alternatif yang bisa dilakukan pemerintah yakni menaikan pajak makanan dan minuman mengandung GGL. Naiknya pajak berdampak pada harga jual produk semakin tinggi, dan harapannya masyarrakat mengurangi konsumsi makanan dan minuman yang mengandung GGL. Atau malah beralih ke makanan dan minuman lain yang lebih sehat dan dalam jangka panjang bisa menurunkan potensi penyakit akibat konsumsi GGL.
Pengenaan pajak tinggi itu sudah diterapkan di Meksiko. Masyarakat kemudian beralih pada makanan dan minuman yang tidak berpemanis, sehingga menurunkan tren konsumsi GGL. Bahkan di Australia pajaknya dikerek 20 persen. Hasilnya, otoritas Australia mampu mencegah ribuan kematian akibat serangan jantung, stroke, dan menghemat anggaran kesehatan sampai $AS600 juta. Hasil penghematan anggaran itu dialihkan untuk melakukan kampanye dan subsidi makanan sehat.
“Cukai menjadi alternatif dalam pengendalian konsumsi makanan dan minuman contohnya di Meksiko dan Australia,” ujar Pujiyanto.
Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Indah Sukmaningsih mengatakan pentingnya pengawasan untuk menjamin transparansi informasi terkait kandungan GGL dalam produk makanan dan minuman. Hal itu sebagai bagian dari upaya melindungi hak konsumen untuk mendapat informasi yang benar. Hasil survei YLKI menunjukan 25,9 persen persen anak berusia kurang dari 17 tahun setiap mengkonsumsi minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK). Temuan ini mengkonfirmasi tingkat prevalensi diabetes pada anak yang tinggi dan mengkhawatirkan.
Untuk itu, Indah merekomendasikan implementasi label kandungan GGL dibuat dalam bentuk dan warna yang informatif pada semua produk kemasan dan makanan siap saji secara konsisten dan transparan untuk memudahkan pemahama; memperkuat pengawasan terhadap kepatuhan label oleh badan pengawas terkait; mengembangkan mekanisme pelaporan pelanggaran yang lebih mudah diakses masyarakat; meningkatkan respons terhadap pengaduan konsumen.
Pemerintah perlu membentuk tim kerja lintas sektoral dan kolaborasi bersama antara pemerintah, kelompok konsumen, masyarakat sipil untuk pengawasan dan penegakan hukum. “Pemerintah harus segera menerapkan kebijakan cukai MBDK menggunakan desain spesifik volumetrik dengan tarif gradasi dengan masa tenggang paling lama 24 bulan,” usulnya.
















