Bagi Ecky, mencetak uang oleh BI dalam jumlah mencapai Rp600 triliun hanya bakal berdampak negatif bagi perekonomian. Bahkan menjadi penyebab krisis ekonomi baru. Dia menilai mencetak uang tanpa dasar yang tepat bakal meenyebabkan lonjakan inflasi yang tinggi. Seperti halnya yang terjadi pada era 1998 dan 1965. Dampaknya terlihat pada penurunan daya beli masyarakat akibat mahalnya harga-harga barang.
Penyebabnya akibat pencetakan uang yang tidak menciptakan kegiatan produktif. Namun sebaliknya hanya mendorong konsumsi. Situasi tersebut kian memburuk akibat pendapatan rakyat tergerus dampak dari lonjakan pencetakan uang. Nah negara Zimbabwe menjadi negara dengan inflasi terburuk lantaran lonjakan pencetakan uang. “Kita tak ingin seperti Zimbabwe beberapa tahun lalu,” katanya.
Politisi Partai Keadilan Sejahtera itu mengingatkan, kebijakan tersebut justru memperburuk nilai tukar mata uang rupiah terhadap dollar. Dia berpendapat, saat jumlah uang beredar meningkat, maka inflasi pun otomatis naik. Ujungnya, nilai tukar mata uang rupiah terdepresi. Menurutnya, tanpa tambahan pencetakan uang pun, rupiah sudah sempoyongan menghadapi masalah ekonomi global. Saat ini, mata uang rupiah semakin kokoh akibat intervensi BI.
Namun demikian kata Ecky, pelaksanaan kebijakan quantitiative easing (QE) oleh BI belum dalam pencetakan uang baru. Hanya saja pelonggaran likuditas melalui beberapa instrumen moneter yang dimiliki. Yaitu pembelian Surat Berharga Negara (SBN) dipasar sekunder yang dilepas oleh investor asing, pelonggaran rasio giro wajib minimum, penyediaan likuiditas perbankan melalui mekanisme repo. “Secara total BI telah menjalankan kebijakan pelonggaran likuditas mencapai Rp420 triliun,” ujarnya.
(Baca juga: Komentar Dua Guru Besar atas Perppu Penanganan Covid-19).
Bank Indonesia memberi sinyal tak bakal mencetak uang tambahan sebagaimana usulan dari sejumlah anggota Banggar DPR. Gubernur BI Perry Warjiyo berpandangan pertimbangan enggan mencetak uang baru, lantaran bank sentral emoh mengulang kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) 1998 silam. Sebab dapat berujung tingginya inflasi.
Sebaliknya BI lebih menempuh kebijakan moneter lainnya demi menambah likuiditas. Seperti menurunkan giro wajib minimum, hingga memborong SBN di pasar sekunder. “Esensinya beda dengan pencetakan uang. Kalau pencetakan uang, bank sentral menambah uang beredar, tapi tidak mampu menyerap kalau nanti kelebihan likuditas,” pungkasnya.
Temukan/Nikmati Akses Tanpa Batas Koleksi Peraturan Perundang-undangan dan FAQ Terkait Covid-19di sini.
