Rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (R-Perppu) Pemberantasan Tindak Pidana Ekonomi dan Pemulihan Perekonomian yang digagas pemerintah menuai kritik publik. Direktur Imparsial, Ardi Manto, mengatakan R-Perppu yang disusun diam-diam Kejaksaan Agung itu memuat berbagai substansi antara lain membentuk Satuan Tugas Penanganan Tindak Pidana Ekonomi.
R-Perppu terdampak terhadap 18 UU yang dikategorikan perbuatan tindak pidana sektoral yang memenuhi ambang batas (threshold) kerugian perekonomian negara. Memberikan kewenangan berupa mekanisme denda damai kepada Satgas untuk menghentikan perkara di luar proses pengadilan yang disetujui sebelumnya oleh Jaksa Agung. Serta Perjanjian Penundaan Penuntutan (Deferred Prosecution Agreement/DPA) yang dilakukan penuntut umum terhadap korporasi dengan syarat pemenuhan kewajiban dan perbaikan tata kelola.
“Kami menilai upaya Kejaksaan Agung merancang RPerppu ini tidak dilandaskan pada alasan Konstitutional khususnya dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, sebagaimana diatur Pasal 22 ayat (1) UUD 1945,” ujanya dikonfirmasi, Rabu (18/03/2026).
Baca juga:
- Airlangga Siapkan Opsi Perppu Antisipasi Lonjakan Harga Minyak
- Akademisi Beberkan 3 Kejanggalan Perppu Pemilu
- Seluk Beluk Prosedur Pencabutan Perppu Cipta Kerja dan Alternatif Lainnya
Ardi mendesak pemerintah untuk menjelaskan kepada publik mengenai rencana penerbitan R-Perppu ini. Perlu dijelaskan keadaan ekonomi yang disebabkan masifnya tindak pidana ekonomi yang dilakukan pelaku bisnis. Atau malah pemerintah punya maksud lain menggunakan R-Perppu ini selain dari tujuan memberantas tindak pidana ekonomi dan pemulihan perekonomian yang justru menimbulkan keresahan dan kekisruhan ekonomi di Indonesia.
R-Perppu mengatur kewenangan Satgas sangat luas dalam menggunakan mekanisme denda damai dan DPA yang rawan disalahgunakan untuk mengganggu aktivitas bisnis dan investasi. Bahkan Satgas juga bisa mengambil alih aset perusahaan tersebut. RPerppu ini memuat banyak kelemahan antara lain menggabungkan tindak pidana ekonomi dan penyelamatan perekonomian negara sebagai dua hal yang tidak berhubungan.
R-Perppu mendefenisikan serampangan, mengadopsi ketentuan Pasal 33 UUD 1945. Indikasinya, tidak ada alasan dasar R-Perppu yang menjelaskan perlunya pemisahan tindak pidana ekonomi sebagai tindak pidana di luar KUHP atau tindak pidana yang penanganannya dilakukan secara khusus.
















