Pemerintah DKI Abaikan Putusan MK
Berita

Pemerintah DKI Abaikan Putusan MK

Karena masih memasukkan klausul yang dibatalkan oleh MK dalam Perda Tata Ruang.

Hukumonline News
Hukumonline News
CR-11
Bacaan 2 Menit
Pemerintah DKI abaikan putusan MK terkait penyusunan kebijakan tata ruang DKI Jakarta 2011-2030. Foto: SGP
Pemerintah DKI abaikan putusan MK terkait penyusunan kebijakan tata ruang DKI Jakarta 2011-2030. Foto: SGP

Pemerintah DKI Jakarta dinilai melakukan pelanggaran konstitusional terkait penyusunan kebijakan tata ruang DKI Jakarta 2011-2030. Pasalnya, dalam Peraturan Darah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) DKI Jakarta 2011-2030 dan telah disahkan oleh DPRD DKI Jakarta pada akhir Agustus 2011 lalu, mencantumkan klausul Hak Pengusahaan Perairan Pesisir (HP3).

 

Sedangkan, Mahkamah Konstitusi telah membatalkan klausul HP3 yang terdapat di dalam UU No.27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil karena bertentangan dengan UUD 1945.

 

Demikian penilaian KIARA dan Institut Hijau Indonesia seperti diunggah di situs KIARA, Jumat (9/12).

 

“Seharusnya pemerintah mematuhi keputusan Mahkamah Konstitusi,” ungkap Direktur Keadilan Perkotaan Institut Hijau Indonesia (IHI) Selamet Daroyni kepada hukumonline, Sabtu (10/12).

 

Dia mengaku heran, kenapa klausul HP3 masih dimasukkan ke dalam Perda RTRW DKI Jakarta 2011-2030. Hal ini, lanjutnya, menunjukkan pembangkangan dari Pemerintah DKI Jakarta.

 

Karena pembangkangan itu, menurut kedua LSM, sama halnya Pemerintah DKI Jakarta membiarkan praktik pengkaplingan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil terus dijalankan. Seperti, reklamasi Teluk Jakarta dan rencana pembangunan tanggul laut yang dipastikan akan menggusur nelayan dan masyarakat pesisir.

 

 

Pemerintah juga dianggap mengabaikan masyarakat Jakarta khususnya daerah pesisir Jakarta Utara dengan Perda RTRW. Karena membiarkan potensi bencana dengan menempatkan masyarakat dalam posisi rentan terhadap ancaman banjir, krisis air, dan pencemaran industri.

 

Menurut Selamet, seharusnya Pemda DKI Jakarta menyikapi desakan masyarakat sipil terkait penyelesaian usulan pasal-pasal yang inkonstitusional dalam Perda yang sudah di setujui oleh DPRD DKI Jakarta. Dengan usulan agar pemerintah, baik eksekutif maupun legislatif melakukan eksekutif review terhadap Perda RTRW ini.

Halaman Selanjutnya:
Tags:
Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info