Selain itu, hal ini diperburuk dengan tidak dilibatkannya partisipasi warga Jakarta yang tersebar di wilayah pesisir dalam perumusan kebijakan tata ruang, termasuk proses Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) tingkat kotamadya Jakarta Utara, Rabu (8/12). Faktanya, penolakan nelayan dan masyarakat pesisir Teluk Jakarta atas reklamasi dan praktek-praktek perampasan tanah dan perairan tradisional mereka terus diabaikan.
“Sebenarnya bukan tidak ada masyarakat yang diajak dalam perumusan ini. namun, yang hadir pada saat itu tidak representatif,” lanjut Selamet Daroyni.
Dalam pembahasan RDTR pada hari minggu lalu, ada beberapa poin krusial yang dikesampingkan meliputi, tidak adanya partisipasi publik, khususnya nelayan dan masyarakat pesisir dalam penyusunan kebijakan tata ruang di wilayah Jakarta Utara. Ironisnya, hanya birokrat (aktor negara) dan pengusaha (aktor pasar) yang dilibatkan. Hal ini nampak dari 75 persen peserta yang hadir dalam FGD RDTR Jakarta Utara berasal dari pejabat kelurahan, kecamatan, kotamadya, dan konsultan.
Selain itu, pembahasan materi diskusi tidak mengarah pada upaya mengurangi ancaman risiko bencana di wilayah utara Jakarta. Padahal, kerisauan publik nampak jelas. Ancaman banjir rob dan penurunan permukaan tanah serta makin tingginya pencemaran adalah hal yang seharusnya mendapat ruang pembahasan justru tidak terjadi dalam forum diskusi tingkat kotamadya Jakarta utara.
Penyebutan proyeksi 12 destinasi wisata dan kegiatan reklamasi seolah menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh warga Teluk Jakarta. Padahal justru sebaliknya skema reklamasi dan bendungan besar yang dikuasakan kepada swasta dan dana berasal dari utang akan memperburuk masa depan Teluk Jakarta.
Menurut Selamet, dalam 10 tahun ini reklamasi berjalan lancar namun revitalisasinya tidak jalan sama sekali. Sehingga kehancuran ekologis yang ada di kawasan pesisir ini pasti terjadi dan nelayan pasti tergusur. “Selain itu, dalam pembahasan RDTR tidak ada pembahasan yang paling krusial tentang bagaimana mengatasi ancaman banjir rob, penurunan tanah,” tutur Selamet.
Maka, pihak IHI meminta kepada pemerintah DKI Jakarta menyikapi persoalan ketidaksinkronan mandat konstitusi terkait hak pengusaan lahan pesisir serta memfokuskan atas ancaman bencana di kota-kota pesisir. Karena, lanjutnya masyarakat kota Jakarta dan media merisaukan soal meningkatnya banjir rob dan menurunnya permukaan tanah.
Sementara itu, ketika dihubungi, pihak Biro Hukum Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak menjawab telepon dari hukumonline.
















