Kedua, kebijakan penarikan pekerja anak yang berhasil menarik sedikitnya 86 ribu pekerja anak dari jenis pekerjaan terburuk hingga tahun 2018. Selaras itu, Budi mengapresiasi pemerintah daerah yang memperhatikan pengawasan ketenagakerjaan. Dia berharap ke depan pemerintah daerah mengalokasikan anggarannya untuk meningkatkan kinerja pengawasan di daerah masing-masing.
"Tentu ini semua tidak bisa kita capai jika tidak ada kerja sama yang baik antara pengawas pusat dan daerah," ujar Budi.
Dalam rangka meningkatkan kinerja pengawas ketenagakerjaan, Budi mengatakan Kementerian Ketenagakerjaan sedang menyiapkan sistem pengawasan digital. Sistem ini mencakup penentuan rencana kerja pengawas sampai pembuatan surat perintah tugas dan nota pemeriksaan. Rencananya sistem pengawasan digital ini akan diluncurkan tahun 2019.
“Sehingga kita bisa memonitor pelanggaran-pelannggaran apa yang sedang terjadi saat ini dengan cepat dan dapat ditindaklanjuti dengan cepat juga," katanya.
Kendala otonomi daerah
Terpisah, Sekjen OPSI Timboel Siregar menyambut baik upaya pemerintah mendorong peningkatan kepatuhan perusahaan terhadap norma hukum ketenagakerjaan. Upaya pemerintah ini harus didukung semua pihak termasuk serikat buruh. Dukungan ini penting mengingat selama ini pelaksanaan pengawasan relatif kurang baik, sehingga masih ada buruh yang tidak mendapatkan hak-hak normatifnya.
Timboel berpendapat otonomi daerah menjadi salah satu penyebab belum baiknya pelaksanaan pengawas ketenagakerjaan. UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menempatkan pengawas ketenagakerjaan pada tingkat provinsi. Tapi ternyata kebijakan ini belum mampu mendukung peningkatan kualitas dan pengawas ketenagakerjaan. Malah jumlah pengawas ketenagakerjaan semakin turun, ini terjadi karena pemerintah Provinsi tidak mau menerima semua pengawas ketenagakerjaan kabupaten/kota karena alasan ketiadaan anggaran.
Minimnya anggaran dan jumlah SDM pengawas menurut Timboel merupakan masalah klasik yang tidak pernah dibenahi secara serius. Seolah alasan ini menjadi pembenaran atas buruknya pengawas ketenagakerjaan. Praktik yang terjadi selama ini kepala daerah sering melakukan mutasi terhadap pengawas ketenagakerjaan ke bagian lain, sehingga SDM pengawas ketenagakerjaan menjadi rendah.
