“Kementerian Ketenagakerjaan seharusnya membuat MoU atau perjanjian dengan seluruh Gubernur untuk tidak melakukan mutasi terhadap petugas pengawas ketenagakerjaan,” usul Timboel di Jakarta, Jumat (15/3).
Selain itu, Timboel mengusulkan agar target penerapan norma ketenagakerjaan di perusahaan pada tahun 2019 sebesar 25 ribu, bukan 21 ribu perusahaan. Target itu harus terus ditingkatkan, sehingga terjadi percepatan dalam penerapan norma-norma ketenagakerjaan. Mengenai sistem digital pengawas ketenagakerjaan, diharapkan sistem ini bisa diakses serikat buruh sehingga dapat memantau perkembangan pengaduan.
Sistem pengawasan digital diharapkan dapat dengan mudah diakses serikat buruh untuk melaporkan kepada Gubernur dan Menteri Ketenagakerjaan jika ada tindakan pengawas ketenagakerjaan yang dirasa kurang baik. “Selama ini serikat buruh dan pekerja sulit mengakses atau melaporkan ketidakberesan pelaksanaan pengawasan kepada Gubernur dan Menteri Ketenagakerjaan,” katanya.
