"Itu pertanyaan seberapa jauh kebijakan policy aturan itu mampu menahan (dollar, red)," ujar politisi dari Partai Golkar ini.
Ia menambahkan, BI sendiri telah mulai mengeluarkan kebijakannya untuk menahan dollar di dalam negeri. Kebijakan yang dimaksud adalah kebijakan Devisa Hasil Ekspor (DHE) yang beberapa waktu lalu diterbitkan. "BI sudah mulai misalnya dengan devisa hasil ekspor," katanya.
Tapi untuk pemerintah, lanjut Harry, harus ada kebijakan yang memaksa untuk menahan Dollar di dalam negeri. Misalnya, kontraktor minyak atau tambang yang ada di Indonesia diwajibkan memarkirkan uang dollarnya di Indonesia. Selama ini, uang hasil ekspor minyak hanya sebesar 10 sampai 15 persen masuk ke Indonesia. Sisanya dibiarkan berkeliaran di luar negeri.
Kondisi ini dilihat Harry berdampak pada supply Dollar yang rendah di tengah kebutuhan terhadap impor yang tinggi. Menurutnya, jika ada kebijakan dari pemerintah khususnya fiskal untuk menekan bertumbuhnya local content dalam impor, maka upaya menahan Dollar lebih lama di dalam negeri bisa dilaksanakan.
"Harusnya ada policy, misalnya, industri-industri yang berorientasi ekspor itu diberikan insentif kalau mereka meningkatkan local conten-nya. Jadi fungsi impor terhadap dollar diperlukan," tutup Harry.
