Koalisi pekerja migran yang terdiri dari Asosiasi Tenaga Kerja Indonesia (ATKI), Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI), BMI Hong Kong, Macau dan Taiwan menuntut pemerintah serius mengelola pekerja migran Indonesia. Mereka menilai aksi di KJRI di Jeddah merupakan bukti dari tidak seriusnya pemerintah mengurus pekerja migran. Koordinator ATKI, Iweng Karsiwen, mengatakan peristiwa itu merupakan dampak dari carut marutnya pelayanan yang diberikan pemerintah bagi pekerja migran yang memanfaatkan masa amnesti.
Iweng menyebut amnesti sangat penting karena jika ketahuan tidak punya dokumen resmi, ada sanksi yang bakal menimpa pekerja migran. Alih-alih membantu warganya yang tak berdokumen untuk lepas dari jerat hukum di negeri orang, Iweng melihat KJRI malah menutup pelayanan. Akibatnya, ribuan pekerja migran terkatung-katung nasibnya untuk mendapat dokumen yang diperlukan. Ujungnya, kerusuhan terjadi dan menimbulkan korban jiwa.
Menurut Iweng, pemerintah mestinya dapat mengantisipasi bakal ada ribuan pekerja migran yang memanfaatkan masa amnesti dan mengurus dokumen. Sayangnya, fakta yang ada tidak menunjukan kesiapan pemerintah. Sehingga, petugas yang ada di KJRI Jeddah tak mampu dengan cepat memproses dokumen yang diajukan pekerja migran. Pelayanan baru berjalan lancar setelah kerusuhan terjadi. “Ini reaktif, setelah insiden baru tim (bantuan mengurus dokumen,-red) didatangkan,” ujar Iweng kepada wartawan saat demonstrasi bersama puluhan anggota koalisi di depan Istana Negara menuntut keseriusan pemerintah mengurus pekerja migran, Rabu (12/6).
Pada kesempatan yang sama ketua umum SBMI, Nisma Abdullah, menjelaskan kondisi saat ini di KJRI Jeddah mulai membaik. Misalnya, proses pelayanan dokumen cenderung cepat ketimbang sebelumnya karena jumlah loket dan petugas sudah ditambah. Bahkan, para pengantri disuguhi makanan ringan dan air minum. “Ini kebiasaan pemerintah, selalu bereaksi setelah kejadian (muncul masalah,-red),” kesalnya.
Terpisah, koordinator JARI PPTKLN, Nurus S Mufidah, mencatat jumlah pekerja migran di Jeddah, Arab Saudi, yang izin tinggalnya melebihi batas waktu (overstay) mencapai 43 ribu orang. Menurutnya, para pekerja migran terpaksa mengarungi berbagai kerentanan untuk bekerja di luar negeri karena pemerintah gagal menjamin kesejahteraan dan hak atas pekerjaan di dalam negeri. Oleh karena itu sudah semestinya pemerintah memberi pelayanan terbaik agar rakyatnya mendapat dokumen perjalanan dan bekerja.
Atas kerusuhan yang terjadi di Jeddah, perempuan yang disapa Fida itu menyebut koalisi menekankan agar peristiwa tersebut menjadi pelajaran pemerintah dalam mengelola pekerja migran. Jika pemerintah serius melindungi pekerja migran, maka pengelolaannya harus tertata dengan benar dan saling berkoordinasi, sehingga dapat mengantisipasi masalah yang berpotensi muncul. Ironisnya, tindakan yang kerap dilakukan pemerintah selama ini mengurus pekerja migran seperti pemadam kebakaran, baru bertindak saat masalah menjadi besar. “Tidak harus ada insiden dulu baru bergerak,” tegas dalam keterangan pers yang diterima hukumonline, Selasa(11/6).
Sementara Sekjen Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI), Timboel Siregar, mengatakan insiden pembakaran KJRI di Jeddah mencoreng nama baik Indonesia di mata internasional. Menurutnya, hal itu disebabkan karena ulah pemerintah sendiri yang lalai menjalankan tugasnya melayani pekerja migran dengan baik. Timboel menduga pihak KJRI mengetahui ada banyak pekerja migran Indonesia yang tidak berdokumen resmi, namun melakukan pembiaran dan tidak segera mengatasi masalah itu. Ujungnya, pelayanan untuk memproses dokumen yang dibutuhkan pekerja migran berjalan lambat sehingga terjadi kerusuhan.
















